Denpasar (Antara Bali) - Kegiatan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II Dewan Pengurus Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Provinsi Bali terjadi memanas dan saling protes antaranggota, karena laporan pertanggungjawaban dinilai tidak transparan.
Pada arena kegiatan Mukerda DPD Organda Bali yang diselenggarakan di Denpasar, Rabu, mulai pembukaan sudah ada tanda-tanda akan terjadi adu sengit antaranggota, karena dalam kepengurusan organisasi itu ada terkesan tidak beres, dan kurang transparan.
Wakil Ketua Organda Kabupaten Badung, Wayan Suata menuding pengurus organisasi angkutan itu ada gejala dan tanda-tanda yang tidak beres.
Saat sesi tanya jawab, Wayan Suata yang geram mengangkat tangannya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan terkait organisasi, antara lain terkait laporan keuangan Organda Bali yang dinilainya aneh dan janggal.
"Kita bongkar-bongkaran saja sekarang. Jangan kita korupsi sebagai pengurus. Laporan pertanggungjawaban keuangan saya lihat sisa saldo hanya Rp9 jutaan. Aneh khan, kok saldo organisasi besar kayak saldo disekolahan," ucapnya.
Menurut pria yang jago olahraga Karateka ini, seharusnya laporan keuangan bulanan Organda Bali mencapai puluhan juta rupiah.
Bagaimana tidak, kata Wayan Suata, pungutan rekomendasi untuk izin satu mobil sebesar Rp200 ribu dikalikan jumlah kendaraan angkutan yang mencapai 200 kendaraan, seharusnya mencapai puluhan juta rupiah masuk ke kas atau bagian keuangan Organda Bali.
"Paling tidak awal Januari minim Rp40 juta kas Organda Bali. Belum lagi pemasukan dari Kura-Kura Transport jumlahnya lumayan per bulan karena rekomendasi dari Organda Bali. Banyak yang tidak tahu ini. Saya harap tidak ada dusta di antara kita," ucapnya Wayan Suata geram.
Untuk itu, lanjut Wayan Suata, pihaknya meminta lembaga keuangan seperti PPATK agar bisa mengusut rekening para pengurus Organda Bali, bila perlu Kejaksaan dan KPK bisa turun tangan menyelidikinya.
Menurut dia, sumbangan tiap bulan ke Organda Bali dari Kura-Kura Transport kurang lebih dua sampai tiga juta rupiah, belum lagi pemasukan dana dari lainnya.
"Aneh ini, dana-dana dari Kura-Kura Transport yang di setor ke Organda Bali kenapa tidak tercantum dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Aneh itu namanya, dana sumbangan tidak dicantumkan. Saya harap PPATK, Kejaksaan dan KPK bisa mengusut hal ini," ujarnya.
Ia juga meminta pihak Kura-Kura Transport bisa terbuka ke mana dana setoran yang rutin tiap bulan mereka setorkan. Apakah ke rekening pribadi pengurus Organda atau ke Ketua Organda Bali sendiri.
"Perlu dipertanyakan kepada Kura-Kura Transport ditransfer ke mana dana setoran per bulannya, ke rekening Organda atau malah ke rekening Ketua Organda pribadi. Dananya tidak pernah ada masuk rekening Organda. Yang jelas kas dan laporan keuangan Organda Bali ini tidak masuk akal," ucapnya.
Terkait tudingan rekannya Wayan Suata, Ketua Organda Bali Ketut Edi Dharma Putra membantah sangkaan Suata. Edi justru menyayangkan Suata mengkritisi dan menjatuhkan organisasi sendiri.
"Jangan menjatuhkan organisasi sendirilah. Tidak pantas dia (Suata) bicara menjatuhkan rumah sendiri (organisasi)," katanya.
Edi Dharma Putra memandang langkah dan cara Wayan Suata menyuarakan aspirasi ibarat seorang ayah tempeleng anaknya yang salah di depan umum. Baginya, hal itu tidak diperkenankan seperti itu.
Karena menurut Edi Dharma Putra mengaku semestinya disampaikan pada rapat pleno kedua atau dalam pertanggungjawaban pada sesi terakhir yang sifatnya internal.
"Jangan ibarat anak tempeleng anak bersalah di depan umum. Tidak boleh begitu. Itu namanya melemahkan organisasi sendiri dan tidak kompak. Organisasi khan harusnya solid," ucapnya.
Edi Dharma juga berkelit alasan jika laporan keuangan ada pertanggungjawaban di dalam antaranggota dan ada pertanggungjawaban untuk dikeluarkan secara bebas. Edi Dharma sekali lagi juga membantah dirinya atau pun pihak Organda Bali ikut terlibat dalam percaloan untuk pengurusan izin Grab Car. (WDY)
