Kemenkeu Bahas Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

Nusa Dua (Antara Bali) - Kementerian Keuangan menggelar Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik terkait berbagai isu perkembangan perekonomian dan kebijakan fiskal di tanah air.

Forum internasional ke-5 tersebut digelar selama dua hari, 10-11 Desember 2015, dihadiri Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro dan kalangan ekonom di Indonesia.

Menteri Bambang Brodjonegoro dalam jumpar pers, Jumat, mengatakan forum internasional itu membahas potensi bauran kebijakan yang tepat bagi Indonesia untuk mencapai kestabilan, efisiensi, dan pengurangan ketimpangan dimana terkait pula dengan praktek pengelolaan fiskal.

Ia menjelaskan, meskipun kondisi ekonomi makro masih relatif baik namun potensi dampak dari ketidakstabilan dalam perekonomian global perlu dicermati oleh semua kalangan.

"2015 adalah tahun perubahan bagi Indonesia dimana salah satu perubahan yang telah dan akan dilanjutkan adalah perbaikan pada kebijakan fiskal dan kondisi struktural perekonomian Indonesia," kata dia.

Bambang memaparkan, forum itu juga membahas pilihan kebijakan optimalisasi pendapatan, tetap menjaga iklim ekonomi yang ramah investasi.

"Pembahasan terkait kebijakan itu juga menentukan arah kebijakan belanja pemerintah sehingga dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan, khususnya yang terkait belanja infrastruktur, belanja sosial dan transfer anggaran ke daerah," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, juga dibahas perbagai isu investasi salah satunya bagaimana menciptakan iklim yang menunjang investasi bagi sektor swasta dan publik.

"Hal tersebut untuk mengeksplorasi sumber sumber pembiayaan terutama yang non-konvensional berasal dari modal, lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun dan lain lain," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam forum yang sama juga digelar forum ekonomi muda, sebagai ajang diskusi para ekonom muda berusia 35-37 berasal dari beberapa universitas ternama di Nusantara.

"Kami harapkan generasi muda bisa ikut berperan menyikapi berbagai permasalahan ekonomi yang timbul di Indonesia dan mencari solusi alternatif pemecahannya khususnya terkait kebijakan fiskal pemerintah," kata dia. (WDY)