BI Bali Dorong Swasta Dukung Infrastruktur Pariwisata

Denpasar (Antara Bali) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong sektor swasta yang beroperasi di daerah setempat mendukung pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan itu perlu dana. Dana bisa juga dari sektor swasta, sekarang tinggal peran sektor swasta," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana ditemui saat menghadiri forum internasional dalam pembangunan ekonomi yang digelar Kementerian Keuangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat.

Ia mengharapkan agar pelaku usaha sektor swasta atau lembaga keuangan swasta ikut berkontribusi mengembangkan infrastruktur jalan untuk menunjang aksesibilitas daerah tujuan wisata.

Artinya, sektor swasta tidak hanya mengambil keuntungan dari pariwisata di Bali tetapi ikut berkontribusi membangun dan mengembangan infrastruktur salah satunya jalan.

BI, kata dia, berperan dalam menjaga stabilitas makro termasuk mengendalikan inflasi.

Forum internasional yang dihadiri praktisi ekonomi tersebut diharapkan memberikan dampak untuk pengembangan investasi dan membuka keran lebar peran sektor swasta dalam pembangunan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam forum itu menjelaskan kepada awak media bahwa pemerintah menerapkan sejumlah mekanisme yang memudahkan sektor swasta berinvestasi di antaranya membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada dibawah Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan bahwa LMAN merupakan lembaga semacam institusi yang mengakuisisi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.

"Ini akan mengurangi besar sekali hambatan yang selama ini dihadapi oleh sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Kemenkeu juga melakukan mekanisme untuk mengurangi risiko seperti risiko yang berhubungan dengan kebijakan terkait tarif seperti tol dan listrik sehingga pihaknya melakukan berbagai macam mekanisme sehingga sektor swasta ketika melakukan investasi ada kepastian mengenai balik modal investasinya. (WDY)