Kadin Minta Pemprov Fasilitasi Pelatihan Jasa Konstruksi

Denpasar (Antara Bali) - Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali meminta pemerintah provinsi setempat dapat memfasilitasi pelatihan di bidang jasa konstruksi sehingga dapat bersaing dengan para pemodal besar.

"Dari segi keterampilan para pelaku lokal mungkin kurang, tetapi jika selamanya tidak diberi kesempatan maka selamanya tidak akan punya pengalaman. Jika sudah punya pengalaman, mungkin kedepannya bisa terus belajar untuk bersaing," kata Wayan Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Kontruksi Wayan Adnyana, saat menemui Gubernur Bali, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan usaha jasa konstruksi. Walaupun terjadi krisis, pembangunan akan tetap berjalan dan dibarengi dengan persyaratan yang semakin ketat, serta standar kompetensi yang semakin meninggkat.

"Namun perkembangan tersebut kami lihat tidak dibarengi oleh peningkatan keterampilan pelaku jasa konstruksi di Bali, sehingga tidak mampu bersaing dengan pemodal-pemodal besar dari luar Bali yang tentu lebih unggul baik dari segi modal maupun ketrampilan," ucapnya.

Untuk itu, Adnyana berharap Pemprov Bali bisa membantu memberikan fasilitas pelatihan dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan infrastruktur di Bali.

Sementara itu, Waketum Kadin Bidang Konsultasi, Ketut Gupta, mengomentari terkait banyaknya profesi arsitek dari luar negeri di Bali namun susah untuk dirangkul.

Para arsitek tersebut juga dinilai kurang memahami konteks konsep bangunan Bali, dan kompetensi mereka juga masih diragukan, sehingga di Bali saat ini banyak berdiri bangunan yang tidak sesuai konsep bangunan Bali.

Untuk itu, Gupta berharap di seluruh kabupaten/kota di Bali diterapkan penggunaan izin dari ahli bangunan, seperti yang sudah dilaksanakan di Kota Denpasar.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta secara umum para anggota Kadin untuk bekerja dengan baik, dan tetap bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Bali.

Terkait pengerjaan proyek, Pastika mengaku tidak ada diskriminasi. Ia mempersilahkan semua pelaku usaha untuk bersaing secara sehat, karena pelaksanaan proyek di Pemprov Bali dilaksanakan sesuai aturan.

Ia pun berharap para pelaku usaha lokal bisa bersaing, namun dari hasil beberapa pelaksanaan tender Pastika mengakui pelaku usaha lokal memang kurang memenuhi kualifikasi sehingga dikalahkan pelaku usaha kalangan BUMN.

Pastika mengimbau Kadin membuat satu program kerja yang berisikan jadwal pelatihan, dan ia berjanji akan mencarikan sponsor yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan.

"Kami ingin para anggota Kadin mengedepankan kualitas. Saya sarankan Kadin bisa menjadi penjamin bagi anggotanya dalam satu tender, sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari pelaksana tender," ujarnya.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang kekurangan modal, Pastika pun menyarankan pemanfaatan Jamkrida yang menurutnya sudah bisa memberikan kredit mencapai 10 miliar.

Terkait profesi dan aturan konsep bangunan Bali, Pastika menyatakan setuju untuk dibuatkan payung hukum sepanjang ada dasar hukumnya sehingga tidak menyalahi aturan. (WDY)