Pengusaha Kapal Setuju LCT Berhenti Operasi

Negara (Antara Bali) - Pengusaha kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, Jawa Timur setuju kapal jensi Landing Craft Tank, berhenti beroperasi di Selat Bali.

"Mereka bisa memahami kalau penghentian kapal jenis tersebut sudah melalui kajian yang mendalam. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antar pihak terkait," kata Syahbandar Pelabuhan Gilimanuk I Nyoman Delon, Jumat.

Menurutnya, kesepakatan untuk menghentikan operasional belasan kapal yang biasanya untuk mengangkut kendaraan barang tersebut, terjadi dalam rapat koordinasi di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Meskipun sudah ada kesepakatan, ia mengatakan, pantauan di lapangan tetap dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri.

Untuk mengangkut kendaraan barang seperti truk, agar tidak terjadi antrian panjang, akan dikerahkan armada Kapan Motor Penumpang (KMP) tambahan, yang mampu mengangkut kendaraan dalam jumlah banyak.

"Kami juga akan datangkan KMP tambahan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal ini berukuran besar, dan bisa menampung banyak kendaraan," ujarnya.

Ketua Gapasdap Banyuwangi Novi Budianto saat dihubungi mengakui, pihaknya sudah setuju dengan aturan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan tersebut, yaitu terhitung Senin (10/8) dinihari, operasinal kapal LCT dihentikan.

Menurutnya, dari 14 LCT yang saat ini beroperasi di Selat Bali, satu unit sedang dimodifikasi menjadi jenis KMP, sementara sisanya menunggu perkembangan.

"Mengubah kapal jenis LCT menjadi KMP butuh biaya besar dan waktu yang lama. Pemilik kapal masih melihat perkembangan," katanya.

Untuk karyawan di kapal LCT, ia mengatakan, diserahkan ke masing-masing direksi perusahaan kapal, yang kemungkinan bisa dipindahkan ke kapal lain.

Sebelumnya, saat aturan ini disosialisasikan awal tahun lalu, pada bulan April terjadi pemogokan kapal LCT di Selat Bali, yang kemudian penghentian operasional kapal jenis ini ditoleransi pemerintah hingga bulan Agustus.(GBI)