Legislator Minta Pembahasaan APBD 2015 Dijadwal Kembali

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Panitia Khusus Ranperda Pembahasan APBD Perubahan 2015 DPRD Provinsi Bali Made Budastra menyatakan saat ini anggota Dewan belum sepenuhnya menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif sehingga pembahasannya perlu dijadwal kembali.

"Tadi kami rapat untuk membabas Ranperda Pembahasan APBD 2015, namun belum semua sepakat untuk disahkan anggaran APBD Perubahan tersebut karena ada beberapa hal yang harus dilakukan pembahasan dengan eksekutif," katanya seusai rapat Pansus Ranperda APBD Perubahan 2015 di Gedung DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.

Ia mengemukakan bahwa untuk mengesahkan ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah APBD Perubahan 2015 harus ada kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif.

"Karena dalam pelaksanaan dari anggaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggota Dewan hanya menyerap dan menyalurkan aspirasi dari rakyat untuk ditindak lanjuti oleh pemprov," kata politikus PDIP.

Menurut dia, kalau pembahasan kali ini tidak ada yang krusial sekali, tetapi pihaknya akan kembali mengadakan rapat gabungan pada Senin (10/8). Memang rencananya awal mengkebut agar ranperda itu disahkan menjadi perda, tapi setelah rapat internal anggota Dewan masih ada yang terakomodasi dirancangan pemprov.

"Inilah yang nantinya pada rapat mendatang kita akan sinkronkan dan dibicarakan agar menjadi program yang berpihak rakyat dan berkelanjutan," ucapnya.

Budastra lebih lanjut mengatakan ada usulan masyarakat melalui anggota Dewan dalam proposal pembangunan, baik hibah maupun bantuan sosial, namun setelah menerima lampiran rencana pembangunan di eksekutif ternyata tidak tercantum.

"Sebenarnya inilah yang menyebabkan anggota Dewan harus kembali melakukan rapat dengan Gubernur Made Mangku Pastika beserta jajarannya untuk membahas usulan masyarakat melalui anggoat Dewan yang belum direspon," katanya.

Sementara Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan pihaknya tidak ada menghambat untuk tidak mengesahkan Ranperda APBD 2015 menjadi perda.

"Tapi beri kami kesempatan dulu kembali mengadakan rapat dengan Gubernur Bali untuk melakukan pembahasan lebih matang, sehingga masyarakat pun terbantu aspirasi yang selama ini diserap anggota DPRD Bali," katanya. (WDY)