PDIP Harapkan Kandidiat Bupati Punya Elektabilitas Tinggi

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP Selat, Karangasem Wayan Suara Arsana berharap rakyat memilih figur kandidat bupati dan wakil bupati yang mempunyai elektabilitas tinggi tanpa cacat baik moral, etika politik, sosial maupun hukum.

"Kami mengajak rakyat harus cerdas memilih kandidat cabup sehingga bisa membangun Karangasem lebih baik pada pilkada serentak 9 Desember 2015," katanya di Karangasem, Bali, Jumat.

Ia mengatakan, lebih konkret lagi, aksestabilitas dan elektabilitasnya harus terukur dan dibuktikan dengan parameter yang ilmiah, yakni survei oleh lembaga independen dan dapat dipercaya secara nasional.

Dengan demikian, bilamana kandidatnya kelak terpilih menjadi bupati atau wali kota, yang terpilih adalah figur yang benar-benar layak memimpin daerah.

Ia mengharapkan agar DPP PDI Perjuangan merekomendasikan kandidat yang punya elektabilitas tinggi dan dibuktikan dengan lembaga survei yang independen, punya jaringan ke bawah serta dukungan massa yang kuat, punya dukungan logistik yang memadai.

"Siapa pun orangnya tidak masalah, asalkan Karangasem bisa dipimpin kader PDIP. Agar menang, kandidatnya haruslah figur yang keterpilihannya tinggi, keterpilihan tinggi itu diukur dengan survei lembaga independen yang kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi," katanya.

Tapi, juga butuh figur yang punya dukungan logistik, karena pilkada butuh biaya operasional yang tidak sedikit.

Lebih bagus lagi kalau ia juga figur yang rajin turun ke masyarakat, punya jaringan yang bekerja nyata di masyarakat.

Sementara beberapa rohaniawan, tokoh agama sampai tokoh masyarakat di akar rumput mengharapkan, jangan sampai partai politik mencalonkan kandidat yang punya cacat.

Di antaranya tidak boleh ia punya cacat moral dan cacat sosial, apalagi cacat hukum karena terlibat kasus tertentu.

Daerah seperti Karangasem, Badung, Bangli, Tabanan, termasuk Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana berdiri sejumlah Pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan yang disucikan, juga ada Bhisama PHDI tentang kesucian pura yang harus dijaga dan diselamatkan dari eksploitasi.

"Karena itu, yang dibutuhkan adalah bupati atau wali kota yang secara moral tidak punya cacat, agar mereka bisa membela Bhisama (fatwa tentang kesucian pura). Sebab, Bhisama PHDI tentang kesucian pura adalah salah satu nilai untuk menjaga tata ruang dan budaya Bali, yang harus dijaga oleh kepala daerah," kata Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita, sulinggih senior di Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi yang didampingi Ida Acharya Agni Yogananda, Acharya yang duduk juga di Sabha Pandita PHDI Pusat.

Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat di akar rumput sampai ke pelosok banjar, mengharapkan partai politik hendaknya memilih kandidat yang tidak punya cacat hukum, seperti terlibat kasus korupsi ataupun pidana lainnya.

Ketut Rimpi, Kelihan Banjar Dinas Kesimpar Desa Besakih, Kabupaten Karangasem serta Wayan Sukayasa tokoh muda yang juga Sekretaris Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Provinsi Bali menegaskan partai hendaknya selektif memilih kandidat, jangan sampai ada yang berpotensi kena kasus hukum, tetap dijadikan kandidat.

"Kita juga berharap, masyarakat ikut berpartisipasi memberikan masukan, kalau diantara kandidat yang muncul ada yang berpotensi kena kasus," katanya. (WDY)