Denpasar (Antara Bali) - Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)Bali mengkhawatirkan kalau promosi besar-besaran terhadap Pulau Dewata pada kemudian hari justru menjadi bumerang.
"Saya dengan melihat porsi promosi anggaran dari Kementerian Pariwisata, justru saya takut dengan anggaran yang begitu besar, bahkan anggarannya hingga Rp1 triliun yang dipakai untuk media-media sosial dan televisi. Apakah Bali siap dengan promosi yang besar-besaran ini, dengan fakta di lapangan," tanya Ketua BPPD Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, ketika berbicara promosi atau marketing berarti identik dengan persepsi. Namun, ketika jauh ada kesenjangan antara fakta dengan persepsi yang dibangun media, hal itu justru bisa menjadi bumerang di kemudian hari.
"Sehingga harus ada harmonisasi supaya di pusat tidak terlalu ramai promosi, sedangkan di daerah tidak ada apa-apanya misalnya jalan rusak dan kabupaten tidak memberikan perhatian pada pariwisata," kata pria yang akrab dipanggil Cok Ace.
Oleh karena itu, Cok Ace berpandangan harus ada koordinasi yang baik, dari tingkat pusat hingga ke kabupaten/kota termasuk antardepartemen. Mantan Bupati Gianyar itu mengatakan meskipun untuk Provinsi Bali tidak ada anggaran untuk promosi pariwisata, tetapi pihaknya dengan segala upaya berupaya memadukan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan program pemerintah kabupaten seperti dengan Kabupaten Badung.
Di sisi lain, ujar dia, ketimpangan pembangunan kepariwisataan di Bali juga harus diatasi karena jika terus difokuskan untuk Kabupaten Badung, maka ketimpangan akan semakin melebar. "Bisa tidak nanti Gubernur mendistribusikan pembagian keuntungan ke daerah-daerah lain supaya tidak Karangasem hanya menjual pasir saja, Bangli dan Batur dengan suplai air saja," kata Cok Ace. (WDY)
