Calon Perempuan Hanya Jadi Pelengkap Pilkada

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati berpandangan calon perempuan yang akan maju dalam pelaksanaan pilkada serentak di Pulau Dewata cenderung hanya menjadi pelengkap.

"Meskipun calon perempuan bisa mengikuti tes atau seleksi penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari parpolnya masing-masing, tetapi akhirnya akan susah mendapatkan rekomendasi parpol," kata Sri Wigunawati dalam suatu diskusi di Denpasar, Jumat.

Menurut mantan politisi Golkar Bali itu, hingga saat ini parpol-parpol di Bali sangat miskin calon perempuan yang maju pilkada karena mereka dalam parpolnya masing-masing seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak strategis.

"Pengurus perempuan di parpol paling hanya jadi seksi-seksi, sehingga akhirnya susah untuk mendapatkan tiket di pilkada," ujarnya pada FGD yang dilaksanakan kerja sama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Warmadewa dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali itu.

Jikapun akhirnya ada yang maju, tambah Sri Wigunawati, ujung-ujungnya hany sekadar euforia untuk mewarnai pelaksanaan pilkada.

Di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan dalam visi-misi para calon bupati dan wali kota juga tidak mencantumkan perspektif gender karena hal itu seringkali terjadi dalam beberapa kali pelaksanaan pilkada. "Celakanya, terkait gender kadang malah diolok-olok sebagai gender dalam artian sebuah alat musik yang berbunyi nyaring," selorohnya.

Padahal, kata dia, perspektif gender itu sangat penting karena nantinya kebijakan yang diambil akan berpengaruh juga terhadap generasi penerus.

Sri Wigunawati juga menekankan pentingnya pembenahan parpol dan perbaikan mentalitas orang-orang di dalamnya jika ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas. "Ingatlah rekrutmen di tubuh parpol sangat menentukan kualitas pemimpin yang nanti diajukan dalam pilkada," ucapnya.

Pilkada serentak di Bali akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yakni di Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar.

FGD tersebut juga dihadiri oleh unsur KPU Bali, Bawaslu Bali, perwakilan parpol, akademisi, kalangan LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat Bali. (WDY)