London (Antara Bali) - Pemuda Indonesia Joannes Ekaprasetya Tandjung, yang merupakan wakil dari Kementerian Luar Negeri RI, meraih penghargaan "Faces of Australia Awards Scholarship 2015/2016" di Fakultas Hukum, The University of Sydney.
Konsul Pensosbud KJRI Sydney Akbar Makarti kepada Antara London, Minggu mengatakan, Joannes Tandjung bertugas untuk tampil sebagai pembangun inspirasi studi dan karier bagi mereka yang tertarik melanjutkan studi di Australia melalui skema beasiswa AAS, khususnya dari kategori publik (PNS).
Sementara Konsul Jenderal RI di Sydney, Dr Yayan G.H. Mulyana, mengatakan, terpilihnya Joannes Ekaprasetya Tandjung, sebagai salah satu Faces of Australia Awards Scholarship (AAS) 2015/2016 merupakan bentuk dari kerja sama erat yang terjalin antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, khususnya kemitraan baik antara Kemlu RI serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Sejak Juni 2013, Joannes Tandjung memulai studinya pada program Doctor of Philosophy (PhD) di The University of Sydney, Fakultas Hukum.
Topik tesis yang diambil Joannes Tandjung adalah "Addressing Legal Protection of Traditional Cultural Expression: Would a Database be an Initial Option to protect Indonesian Batik".
Deputi Direktur AAS di Jakarta, Michael Bracher mengatakan, AAS memandang studi Joannes Tandjung sebagai suatu terobosan karena mengaitkan Batik Indonesia sebagai bagian integral dari ekspresi budaya tradisional/folklor dan bagian dari diplomasi budaya dengan sudut pandang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI).
Menurut Bracher, sejauh ini belum pernah ditulis tesis Doktoral oleh seorang PNS yang mengedepankan perlindungan Batik Indonesia. Tesis mengenai studi Batik dari perspektif hukum HKI ini juga yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Sydney University, ujarnya.
Beberapa pertimbangan lainnya yang mendasari pemilihan tersebut, adalah karena Joannes Tandjung merupakan penerima AAS dua kali, yaitu pada tahun 2005 (lulus tahun 2006 sebagai Master for International Law dari Sydney University, Fakultas Hukum) dan pada tahun 2012 (mulai kuliah Juni 2013 untuk PhD in Law pada Universitas yang sama).
Joannes Tandjung merupakan penerima penghargaan Outstanding Student dalam kursus persiapan Pre-Departure AAS tahun 2012.
Sebagai mahasiswa PhD, AAS menilai Joannes Tandjung aktif dalam mensosialisasikan topik studinya dengan beberapa karya tulis yang diterbitkan surat kabar The Jakarta Post dalam edisi cetak dan online.
Tiga artikel yang dibuat Joannes Tandjung adalah "Can we protect Mega Mendung Batik", "First Lady Diplomacy: All Eyes on Iriana" dan "Beyond Indonesian Fashion Week".
Sebagai Faces AAS, Joannes Tandjung bertugas untuk tampil sebagai pembangun inspirasi studi dan karir bagi mereka yang tertarik dalam melanjutkan studi di Australia melalui skema beasiswa AAS, khususnya dari kategori publik (PNS).
Profil Joannes Tandjung dipublikasikan melalui penerbitan setiap katalog, brosur dan Information CD (Recipient Video Testimonials) yang dibagikan kepada penerima AAS tahun 2015 serta kementerian lembaga dan universitas mitra AAS. Selain Joannes Tandjung
terdapat tiga WNI lainnya yang mewakili penerima AAS di bidang swasta, akademis dan disabled participants.
Sebelum menjalankan karyasiswa, Joannes Tandjung bertugas sebagai Kepala Seksi Perjanjian Perdagangan di Direktorat Perjanjian Ekososbud Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional dan sebelumnya ditugaskan sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi I pada Perutusan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.
Joannes Tandjung, lulusan ketiga terbaik Sekolah Staf Luar Negeri/Sesdilu Angkatan 49 (tahun 2012) dan lulusan Sekolah Dinas Luar Negeri Sekdilu Angkatan 28 (tahun 2003).
AAS merupakan bagian dari kerjasama pembangunan antara Australia dan Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Selama lebih dari satu dekade terakhir terdapat 5000 WNI yang telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Australia.
Terdapat empat bidang studi prioritas AAS untuk Indonesia yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi, demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik, investasi untuk pembangunan manusia serta keamanan dan kedamaian.(WDY)
