Jakarta (Antara Bali) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai
kisruh antara dua lembaga penegak hukum --Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Polri-- masih wajar sehingga TNI tidak akan turun dalam
kekisruhan itu.
"Kita kan negara yang demokratis, hal-hal itu masih wajar.
Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," kata Moeldoko
di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.
Ia menegaskan, selama kisruh tidak menjurus kepada keamanan
nasional, TNI tak akan ikut campur dalam masalah yang membelit kedua
lembaga hukum ini.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang belum masuk
domain TNI. Kalau masih masalah hukum silakan ditangani. Kalau sudah high intensity dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun, no way. Sekarang masih low intensity," tegasnya.
Dia
mengimbau semua pihak tetap memberikan dukungan sesuai jalur dan tidak
membuat konflik bergerak ke arah yang merugikan stabilitas nasional,
terutama di bidang perekonomian.
"Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu. Jangan
sampai kita tidak stabil, mengganggu ekonomi nasional. Stabilitas sangat
berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi saya imbau sesuai
koridor, jangan lewati batas," jelas Moeldoko. (WDY)
Panglima TNI Nilai Kisruh KPK-Polri Masih Wajar
Rabu, 18 Februari 2015 13:32 WIB
