Bappenas: Swasembada Beras Lebih Optimistis dari Kedelai

 Jakarta (Antara Bali) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa swasembada beras lebih optimistis untuk diwujudkan dari pada kedelai atau bahan pokok lainnya.

         "Ini dilihat dari data impor beras, ternyata rata-rata kurang dari lima persen dari ketersediaan beras, sedangkan kedelai sekitar 60-70 persen," kata Koordinator Perencana Utama Bappenas bidang Ketahanan Pangan Budi Santosa di Jakarta, Jumat.

         Budi memaparkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan timnya, swasembada beras bisa diwujudkan berkat pertumbuhan jumlah produksi beras yang mencapai dua persen setiap tahunnya.

         Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi beras sebesar 43,3 juta ton, sedangkan yang diimpor hanya 152 ribu ton atau sekitar 0,35 persen dari stok beras nasional.

         Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, impor beras terbesar hanya terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 2,75 juta ton atau sekitar 6,32 persen.

         Sedangkan untuk jumlah impor kedelai pada tahun 2014 mencapai 1.300 ton atau 59,29 persen, dengan produksi dalam negeri sebesar 892.600 ton.

         Impor kedelai terbesar juga terjadi pada tahun 2011, yang mencapai 2,1 juta ton atau sekitar 71,04 persen dari total produksi dalam negeri.

         Pada acara seminar pemaparan ketahanan pangan Bappenas itu, Budi menambahkan komoditas pangan lain yang juga memiliki beban impor terbesar selain kedelai ialah Jagung.

         "Dengan besarnya jumlah yang diimpor pemerintah, maka kemungkinan besar jagung atau kedelai yang kita konsumsi sehari-hari bukan produksi dalam negeri," katanya menceritakan.

         Impor jagung pada tahun 2014 mencapai 1,5 juta ton atau sekitar 7,27 persen dari total stok, sedangkan produksi nasional mencapai 18,5 juta ton.

         Sebelumnya, pengamat pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan petani akan menjadi kunci bagi keberhasilan program pembangunan kedaulatan pangan.

         "Kuncinya ialah bukan dengan menempatkan petani sebagai obyek kebijakan, tapi menempatkan mereka sebagai subyek," kata Andreas, Rabu (21/1).

         Petani harus berperan aktif, bekerja sama dengan peneliti atau pakar pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada yang lebih muda, sehingga terjadi tukar-menukar pengalaman atau transfer teknologi, katanya. (WDY)