Pastika Inginkan Solusi Jitu Atasi Ketimpangan Ekonomi

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginginkan adanya solusi jitu untuk mengatasi ketimpangan perekonomian di Pulau Dewata agar tidak semakin melebar.

"Saya minta semua bekerja sama untuk mencari solusi agar ketimpangan tidak semakin melebar. Jangan sampai bongkahan kesenjangan ini menjadi semakin besar," katanya dalam Rapat Evaluasi Program Pembangunan Bali Triwulan IV/2014, di Denpasar, Kamis.

Pastika menyampaian hal itu menyikapi laporan dari Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Made Suarjana.

Suarjana memaparkan tentang ketimpangan ekonomi yang belakangan cenderung meningkat. Pada tahun 2000, "kue PDRB" Bali masih dinikmati oleh 40 persen masyarakat dengan penghasilan terendah atau kategori miskin.

Sedangkan saat ini, hanya 16,32 persen masyarakat dari kelompok tersebut yang menikmati "kue" pertumbuhan ekonomi Bali. "Dengan kata lain, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin," ujarnya.

Menurut dia, tingginya tingkat inflasi menjadi salah satu pemicu kecenderungan ini. Hingga Desember 2014, tingkat inflasi telah mencapai 8,43 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikan BBM yang diikuti meroketnya harga barang kebutuhan pokok.

Di sisi lain, kata Suarjana, sesungguhnya kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan hasil cukup baik. Meski demikian, masih ada sejumlah isu yang perlu diwaspadai pada 2015 yaitu krisis perekonomian global, isu ketahanan pangan dan daya saing produk.

Pada kesempatan tersebut, Pastika juga langsung meminta sumbangan pemikiran dari Staf Ahli Bidang Ekonomi I Dewa Putu Sunartha dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ketut Wija.

Dewa Sunartha mengusulkan perlunya peningkatan perencanaan program pemerintah yang komprehensif khususnya yang ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dia juga menyinggung perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

"Gubernur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan perda kabupaten/kota agar programnya dapat bersinergi dengan provinsi. Selain itu, agar alokasi dana lebih difokuskan pada pelayanan dasar yang tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu Ketut Wija mengemukakan perlunya solusi jangka pendek, menengah hingga panjang. Untuk jangka panjang, hal mendasar yang harus ditekankan adalah bidang pendidikan melalui penyediaan layanan berkualitas dan penyebaran mutu pendidikan yang berpihak pada kelompok kurang mampu. Selain itu, penyempurnaan bidang kesehatan juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.

Sedangkan solusi jangka menengah dapat ditempuh dengan percepatan akses insfrastruktur jalan, pengairan, listrik dan lainnya ke wilayah pedesaan. Perlu juga dibangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan yang berbasis agro seperti peternakan dan perikanan.

Selain itu, dia mengusulkan agar 10 persen investasi pariwisata di Bali diarahkan untuk modal peternakan, pertanian dan kerajinan. Sedangkan penanggulangan jangka pendek lebih difokuskan menekan pengeluaran dan menaikkan pendapatan.

Rapat evaluasi juga dihadiri Wagub Bali Ketut Sudikerta, Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali. (WDY)