Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Nyoman Suyasa mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota mengawasi keberadaan koperasi di Pulau Dewata, sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan di samping memiliki data akurat.
"Saya harapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengawasi keberadaan koperasi di Bali, termasuk mendata koperasi yang aktif," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM sudah menginformasikan kepada pemerindah daerah, melalui Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten dan kota agar memantau aktivitas koperasi di daerah setempat.
"Jadi melalui Dinas Koperasi akan memantau aktivitas koperasi yang masih aktif. Kementerian Koperasi menyarankan kepada Dinas Koperasi di daerah terus melakukan pemantauan. Jika memang tidak aktif agar dipanggil untuk mempertanggungjawabkan keberadaan lembaga keuangan itu," ucapnya.
Suyasa mengatakan jika pengurus tidak bisa mempertanggungjawabkan, salah satunya adalah rapat anggota tahunan (RAT), perlu dipertanyakan, apakah masih berjalan atau tidak koperasi tersebut.
"Inilah peran dari Dinas Koperasi di daerah guna mengetahui keberadaan koperasi bersangkutan. Karena di Bali koperasi itu cukup banyak, namun perlu penataan dan hasil pelaporan pengurus koperasi tersebut ," ucap politikus Partai Gerindra itu.
Ia mengatakan penataan koperasi sangat diperlukan mengingat lembaga tersebut tdak hanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, tapi juga bertujuan mensejahterakan masyarakat.
"Gerakan koperasi ke depannya perlu terus ditingkatkan. Jika tim pemantau menemukan kekurangan dalam pelaporan koperasi bisa dikonsultasikan, tidak serta merta harus menutupnya. Tapi jika mereka bandel dan diduga terjadi penyimpangan agar segera dilakukan penindakan," kata Suyasa. (WDY)
Legislator Minta Pemerintah Daerah Pantau Koperasi
Rabu, 21 Januari 2015 15:06 WIB
Saya harapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengawasi keberadaan koperasi di Bali, termasuk mendata koperasi yang aktif,"
