Jakarta (Antara Bali) - Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko mengkritisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang disusun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menurutnya tidak sejalan dengan visi kedaulatan pangan.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Tejo mengatakan secara garis besar rencana pembangunan dalam urusan pangan hanya terbatas pada peningkatan produktivitas semata.
"Hal-hal yang selalu disampaikan berulang-ulang adalah masalah produksi dan produktivitas semata. Target swasembada pangan dalam tiga tahun tapi bagaimana caranya mencapai itulah yang penting. Pertanyaan besarnya, diletakkan di mana petani Indonesia dalam kerangka ini?" katanya.
Menurut dia, negara punya peran penting untuk mengkonsolidasikan sumber daya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.
Ia juga menitikberatkan peran negara yang wajib menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, terutama para produsen skala kecil dan konsumen.
"RPJMN Jokowi-JK tidak sejalan dengan kedaulatan pangan yang intinya memanusiakan para produsen pangan Indonesia. Beberapa strategi justru mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya dan kembali meminggirkan produsen skala kecil," ujarnya.
Kendati tidak mudah membalik telapak tangan guna memenuhi hak atas pangan di tengah krisis petani, lahan dan tingginya impor pangan serta ekonomi yang tak kunjung membaik, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk membenahi kondisi darurat pangan.
Lebih lanjut, Tejo menuturkan pentingnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menetapkan langkah cerdas dan strategis sejak awal pemerintahannya. Hal itu dilakukan untuk bisa segera mewujudkan kedaulatan pangan terutama dengan keterbatasan anggaran.
"Koordinasi yang ketat harus diberlakukan agar tiap-tiap kementerian memiliki tujuan yang sama. Pembentukan badan otoritas pangan menjadi penting dalam hal ini," katanya.
Pemerintah, Tejo menegaskan, wajib memberikan perlindungan, penghargaan dan pemenuhan kebutuhan pangan baik bagi produsen pangan skala kecil maupun konsumen.
"Salah langkah dalam perencanaan dapat meruntuhkan visi misi tentang kedaulatan pangan, dan bisa jadi Indonesia tidak akan pernah dapat keluar dari krisis pangan," katanya. (WDY)
ADS: RPJMN Jokowi-JK Tak Sejalan Visi Kedaulatan Pangan
Jumat, 16 Januari 2015 14:33 WIB
