Jakarta (Antara Bali) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh
Partaonan Daulay mengatakan interpelasi yang direncanakan DPR tetap
kontekstual meskipun pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi.
"Tidak benar turunnya harga BBM menyebabkan
interpelasi DPR kehilangan konteks. Pasalnya, kebijakan pemerintah
terkait harga BBM masih banyak menyisakan tanda tanya," kata Saleh
Partaonan Daulay melalui pesan elektronik di Jakarta, Minggu.
Ketua
Komisi VIII DPR itu mengatakan ada beberapa pertanyaan yang harus
dijawab dan dijelaskan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengerti dan
memahami kebijakan yang dinilai merugikan rakyat tersebut.
"Siapa
bilang kehilangan konteks? Jangan-jangan harga premium diturunkan
justru karena interpelasi itu. Berarti, interpelasi sangat kontekstual
dalam melindungi hajat hidup orang banyak," tuturnya.
Selain
itu, Saleh menilai penggunaan pendapatan negara dari kebijakan menaikkan
harga BBM di saat harga dunia sedang turun perlu juga dipertanyakan.
Pemerintah
harus menjelaskan bila program itu disebut pengalihan subsidi ke sektor
produktif, bagaimana bentuk programnya? Apa saja yang akan diperoleh
rakyat dari pengalihan tersebut?
"Katanya mau membangun
infrastruktur, irigasi, dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dulu
zaman pemerintahan yang lalu, apakah hal-hal itu tidak dilakukan? Kalau
kuantitasnya mau diperbanyak, itu juga perlu dijelaskan," katanya.
Bila
ada penjelasan, tentu lebih mudah bagi DPR untuk melakukan pengawasan.
Masyarakat pun bisa terlibat langsung untuk mengawasinya.
Karena
itu, Saleh berpendapat interpelasi DPR terkait kenaikan harga BBM tetap
kontekstual dan masih perlu dilanjutkan. Dengan begitu, fungsi "check
and balances" DPR mendapatkan tempat secara proporsional.
Yang lebih penting, interpelasi itu adalah hak DPR yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi.(WDY)
PAN: Interpelasi Tetap Kontekstual Meski BBM Turun
Minggu, 4 Januari 2015 18:49 WIB