Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyerahkan secara simbolis daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2015 sebesar Rp8,076 triliun kepada bupati/wali kota dan perwakilan satuan kerja kementerian/lembaga di daerah itu, Senin.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden kepada seluruh menteri, gubernur, dan pimpinan lembaga nonkementerian pada 8 Desember lalu di Istana Negara," katanya saat menyampaikan sambutan pada penyerahan DIPA tersebut, di Denpasar.
Ia mengemukakan, DIPA APBN untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp8,076 triliun yang terbagi dalam 465 DIPA itu, secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,66 triliun.
Adapun rincian yang diserahkan yakni pertama DIPA kantor pusat sebanyak 34 DIPA dengan total pagu sebesar Rp2,444 triliun lebih atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,218 triliun. Kedua, DIPA untuk kantor daerah satuan kerja kementerian/lembaga sebanyak 334 DIPA dengan total pagu Rp5,287 triliun lebih atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp5,016 triliun.
Sedangkan DIPA untuk dekonsentrasi sebanyak 60 DIPA dengan total pagu Rp186,397 miliar lebih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156,238 miliar. Terakhir DIPA untuk tugas pembantuan sebanyak 37 DIPA dengan total pagu Rp157,815 miliar atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp205,250 miliar.
"Secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat, yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh pimpinan satuan kerja di Provinsi Bali merealisasikan anggaran sesuai perencanaan serta melaksanakan kegiatan secara efektif. Semua itu akan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, Gubernur Bali juga mengingatkan bupati/wali kota terkait beberapa hal di antaranya pertama sesegera mungkin menyampaikan DIPA pada satker perangkat daerah di wilayah masing-masing serta mengawal pelaksanaannya agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat, kedua menyinkronkan dan menyinergikan pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD masing-masing.
Ketiga, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi antardaerah dapat diminimalisasi, keempat memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja produktif seperti belanja modal dan infrastruktur serta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya.
"Saya tekankan juga agar segala bentuk kegiatan pengadaan melalui tender atau lelang terlaksana paling lambat pada akhir triwulan pertama sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat terlaksana lebih cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun," ujar Pastika.(WDY)
