Gubernur: Penyertaan Modal BPD Bukan Jor-joran

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpandangan rencana penambahan penyertaan modal pemerintah setempat sebesar Rp200 miliar pada 2015 di Bank Pembangunan Daerah Bali bukan karena ingin jor-joran.

Pastika, usai menghadiri sidang paripurna penetapan APBD Bali 2015, di Denpasar, Jumat menyatakan penyertaan modal tersebut dapat digunakan supaya lebih banyak kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian Bali.

"Jika Rp200 miliar itu dijadikan kredit, enam hingga tujuh kalinya itu `capital adequacy ratio` (rasio kecukupan modal) masih memungkinkan," ujarnya.

Dengan demikian, tambah dia, tidak ada istilahnya bagi BPD tidak ada uang untuk menyalurkan kredit pada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan ketika membutuhkan kredit dapat memanfaatkan penjaminan dari Jamkrida Bali Mandara.

Menurut Pastika, dengan menyertakan modal di BPD Bali juga menjadi bisnis yang menguntungkan untuk menambah pendapatan daerah. "Kalau PAD (pendapatan asli daerah) ditambah, `kan bisa dipakai untuk berbagai program bagi masyarakat," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, BPD Bali memang membutuhkan modal yang lebih besar dan kalau memungkinkan sekitar Rp2 triliun untuk bisa menjadi bank berstatus "regional champion".

Pastika mengatakan BPD Bali belum bisa berstatus "regional champion" karena belum cukupnya nilai keseluruhan modal dibandingkan dengan bank lainnya seperti Bank Jabar dan Bank Papua yang bahkan sudah sampai ke Bali.

Sebelumnya ia juga mengatakan dengan menyertakan modal Rp200 miliar maka akan didapat 1/5 setiap tahunnya yang tentunya dalam 4-5 tahun modal akan didapatkan kembali.

Selama ini modal Pemprov Bali menempati nomor urut dua terbesar di BPD Bali setelah Kabupaten Badung, namun jika ditambah Rp200 miliar pada tahun mendatang akan menjadikan modal Pemprov Bali terbesar dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Bali.

Adapun besaran pemegang saham BPD Bali per 18 Agustus 2014 yakni Pemkab Badung (Rp500,617 miliar), Pemprov Bali (Rp414,912 miliar), Pemkot Denpasar (Rp69,749 miliar), Karangasem (Rp33,800 miliar), Buleleng (Rp28,185 miliar), Klungkung (Rp22,423 miliar), Tabanan (Rp21,806 miliar), Gianyar (Rp17,104 miliar), Jembrana (Rp17,092 miliar) dan Pemkab Bangli (Rp7,993 miliar). Jadi total saham BPD Bali sebesar Rp1,133 triliun lebih. (WDY)