ICW Minta Presiden Tunda Pengumuman Kabinet

Jakarta (Antara Bali) - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.

"ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Presiden Jokowi yang diduga bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.

Ia memaparkan, figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan.

"Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas," katanya.

Apalagi, ujar dia, dalam UU Kementerian jelas diatur bahwa Presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengumuman nama-nama menteri yang akan menjabat di kabinetnya tinggal menunggu waktu saja.
   
"Nama tinggal diumumkan saja," ujar Jokowi seusai menjalani proses geladi bersih pelantikan dirinya sebagai Presiden RI bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (19/10).

Sedangkan sejumlah pihak mengingatkan, kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK yang tidak sekadar profesional tapi harus mampu memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK.
    
"Situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo, selain Jokowi pemimpin yang merakyat tapi secara politis juga pimpinan parlemen di sana dikendalikan PDIP dan FX Rudi selaku ketua DPC dalam menjaga komunikasi politik untuk mengawal program," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi, di Jakarta, Sabtu (18/10). (WDY)