Jakarta (Antara Bali) - Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR
RI menyepakati postur pinjaman luar negeri dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang diusulkan oleh
pemerintah sebesar Rp23,8 triliun.
"Kami menerima usulan pemerintah," kata Ketua Panja Asumsi Dasar,
Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2015 Yasona Laoly saat memimpin
rapat dengan pemerintah di Jakarta, Kamis.
Penarikan pinjaman luar negeri untuk program berasal dari Bank Dunia
dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Untuk penarikan pinjaman proyek
berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, Bank Dunia, Bank
Pembangunan Islam (IDB) dan ADB, serta kreditur komersial.
Pinjaman proyek kementerian lembaga digunakan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Kementerian Perhubungan serta fasilitas pendidikan perguruan tinggi
negeri yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk pengadaan
alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan
Polri dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (minimum essential
forces/MEF).
Sedangkan, pinjaman yang diterushibahkan digunakan untuk proyek mass
rapid transit (MRT) DKI Jakarta dan water resources and irrigation
sector management project phase II (WISMP II) di 115 pemerintah
kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mendapatkan persetujuan
dari Rapat Panja terkait rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2015
lainnya yaitu pinjaman dalam negeri yang telah disepakati sebesar Rp1,62
triliun.
Namun, postur penerbitan Surat Berharga Negara (netto) sebesar
Rp304,91 triliun belum mendapatkan persetujuan, karena masih menunggu
postur pagu belanja subsidi energi yang belum dilakukan pembahasan dalam
rapat Panja.
Pelaksana Harian Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Purwiyanto memastikan pemerintah masih menerbitkan surat berharga negara
sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk menutup defisit anggaran
tahun 2015.
"Alokasi penerbitan SBN masih didominasi domestik sebesar 80 persen
dan internasional 20 persen. Dari alokasi tersebut, penerbitan SUN
mencapai 80 persen dan sisanya, sukuk sebanyak 20 persen," ujarnya.
Secara keseluruhan, pemerintah mengusulkan postur pembiayaan utang
dalam RAPBN 2015 sebesar Rp282,72 triliun atau lebih tinggi dari yang
ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp253,4 triliun.
Sementara, posisi utang pemerintah Indonesia per Juli 2014 telah
mencapai Rp2.500,94 triliun, yang terdiri atas Surat Berharga Negara
sebesar Rp1.827,2 triliun atau 73,1 persen dan pinjaman Rp673,72 triliun
atau 26,9 persen. (WDY)
Banggar DPR Sepakati Pinjaman Luar Negeri Rp23,8 Triliun
Jumat, 19 September 2014 5:39 WIB