Jakarta (Antara Bali) - Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
pada Kementerian Agama, Prof. H. Abdurrahman Mas'ud Ph.D., mendukung
program revolusi mental yang digaungkan Presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi).
"Revolusi mental itu perlu dan semua pihak perlu memberikan
dukungan. Dukungan tersebut bisa dilakukan dengan cara membangun sistem
berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas,"
katanya di Jakarta, Jumat.
Revolusi Mental merupakan salah satu ikhtiar Presiden terpilih
Jokowi dalam memajukan kualitas manusia lewat pendidikan. Kemajuan
pendidikan itu dapat dilihat dari pembentukan karakter.
Banyak yang melihat bahwa pendidikan itu hanya sebatas pintar
secara akademik, padahal pembentukan karakter yang baik juga sama
pentingnya demi mendapatkan manusia Indonesia yang kualitasnya lebih
baik untuk meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan.
Mas'ud mengatakan warga kota Jakarta dikenal tidak tertib. Tapi
jika satu jam saja pindah ke luar negeri, misalkan ke Singapura, bisa
mengindahkan segala aturan yang ada di negeri "Singa" tersebut.
Jika warga Indonesia berada di Singapura, misal melihat larangan
berupa tidak boleh meludah sembarangan, buang sampah seenaknya, parkir
kendaraan tak boleh sembarangan, maka aturan-aturan itu pasti
diindahkan.
"Negeri yang banyak aturannya itu dipatuhi oleh warga Indonesia yang ada di negeri itu," katanya.
Singapura, sebagai negara tetangga terdekat itu banyak menerapkan
aturan untuk warga kotanya. Hal itu bisa dijadikan contoh. Mengapa
manusia Indonesia tidak bisa tertib tetapi ketika berada di negeri orang
lain bisa mematuhinya.
Menurut dia, hal itu terkait dengan sistem yang berlaku di negeri
bersangkutan. "Singapura adalah negeri penuh dengan aturan," katanya.
Sejatinya di Indonesia hal semacam itu bisa dilakukan. Bukan hanya
dalam aturan lalu lintas seperti parkir liar yang dikenai denda Rp500
ribu, tetapi juga dalam bidang lainnya. Pemerintah Singapura pun
menerapkan denda tinggi bagi pelanggar parkir liar, termasuk membuang
sampah sembarangan.
"Aturan Pemda DKI seperti itu sudah benar. Gerakan ini harus juga mendapat apresiasi," ia menjelaskan.
Terkait dengan kehidupan bertoleransi di kota besar, ia
menjelaskan, guru agama-agama, para orang tua murid dan siswa juga perlu
meningkatkan komunikasi tentang pentingnya hidup harmoni dalam negara
majemuk seperti Indonesia.
Pihaknya sudah melakukan penelitian di 33 provinsi yang hasilnya
bahwa kini kearifan lokal sedikit terkikis sebagai dampak pengaruh
globaliasi.
"Orang seolah tidak pe-de (percaya diri,red) ketika tampil dan
mengangkat kearifan lokal. Padahal tiap daerah memilikinya, yang secara
universal diakui nilai-nilainya sangat bagus," ia menjelaskan.
Ia menilai bahwa kearifan lokal masih memiliki kekuatan untuk
menjaga kehidupan keharmonisan di Tanah Air, karena itu diharapkan
melalui pendidikan, maka kearifan lokal perlu diangkat dan diaktualisasi
dalam kehidupan sehari-hari.
Kekuatan untuk mengubah karakter dengan revolusi mental melalui
lembaga pendidikan, menurut Mas'ud, sangat dahsyat kekuatannya. Jangan
dilihat sesaat, tetapi ke depan, yakinlah hasilnya bisa membanggakan.
Ia berharap kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil
Presiden M. Jusuf Kalla (JK). "Kearifan lokal harus ikut mewarnai
kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa kearifan lokal, Pancasila tak punya
nilai apa-apa," ia menjelaskan.(WDY)
Kementerian Agama Dukung Program Revolusi Mental
Jumat, 12 September 2014 16:15 WIB