Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta peran aktif institusi adat di daerahnya untuk mengantisipasi eksodus pekerja seks komersial ke Pulau Dewata sebagai imbas penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur.
"Pendekatannya saya kira bukan razia, tetapi memberi pemahaman kepada masyarakat Bali," katanya di sela-sela membuka Pelatihan Aplikasi Regulasi Otonomi Daerah di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, sangat penting peran dari aparat banjar (dusun), desa pakraman (desa adat), dan para pecalang (petugas pengamanan adat), intinya aparat tradisional supaya lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga mencegah eks PSK Dolly masuk ke wilayah masing-masing.
"Saya berpesan kepada orang Bali jangan menerima, jangan menjadi konsumennya," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali itu mengatakan, kalaupun ada PSK dari Dolly ke Pulau Dewata, tetapi seharusnya tidak lagi mengambil pekerjaan seperti saat mereka berada di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Masalah kependudukan, tambah Pastika, memang harus menjadi perhatian. Namun, diingatkan jangan hanya mengandalkan razia terus-menerus. Justru yang terpenting adalah memberi pemahaman dan penyadaran pada masyarakat untuk menjauhkan diri dari perilaku seksual yang berbahaya itu.
Sebelumnya Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat masuknya orang ke Bali sebagai salah upaya mengantisipasi masuknya PSK Dolly.
"Jangan sampai ada yang masuk ke Bali tidak memiliki identitas jelas dan pekerjaaan yang jelas," ujarnya yang juga Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provins Bali itu.
Menurut dia, pengetatan identitas berupa KTP dan identitas jelas lainnya serta lapangan pekerjaan merupakan salah satu kebijakan khusus karena pihaknya telah mencium adanya kedatangan sejumlah PSK setelah Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly.
"Sudah ada (kedatangan PSK Dolly) ke Kabupaten Jembrana. Kami minta aparat keamanan untuk mengecek identitas," ucap Sudikerta. (WDY)
