Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp871,209 miliar atau sekitar 22 persen dari total APBD Bali 2014 mencapai Rp4,4 triliun.
"Alokasi dana pendidikan itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat Rp866,95 miliar atau 20,44 persen dari APBD setempat," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali, I Ketut Teneng di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan alokasi dana untuk menyukseskan bidang pendidikan 22 persen itu sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional minimal 20 persen dari total anggaran APBD.
Alokasi dana pendidikan tersebut tidak hanya fokus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali namun tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
SKPD yang juga mengelola dana untuk bidang pendidikan antara lain Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dan unit pelaksana teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Bali.
Selain itu juga UPT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UPT Akademi Kebidanan.
Ketut Teneng menambahkan bahwa alokasi dana pendidikan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk gaji guru, pelatihan gratis, beasiswa miskin dan pendidikan (pesraman) kilat.
Program dalam bidang pendidikan tahun 2014, antara lain menuntaskan wajib belajar 12 tahun, menangani penduduk buta aksara sebanyak 335.163 orang atau 8,61 persen dari jumlah penduduk Bali.
Ketut Teneng menambahkan selain itu juga menangani angka putus sekolah jenjang sekolah dasar (SD) 434 orang (0,10 persen), SMP 300 orang (0,16 persen) SMA 237 orang (0,30 persen) dan SMK 215 orang (0,31 orang).
Mereka yang tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP sebanyak 3.364 orang (4,80 orang) dari SMP ke SMA sebanyak 1.651 orang (2,81 persen).
Program lainnya menyangkut perbaikan ruang kelas SD, SMP dan SMA/SMK, ujar Ketut Teneng. (WDY)
