Partai Nasdem Bali Tertantang Gelar Kampanye Terbuka

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Bali, Ida Bagus Oka Gunastawa merasa tertantang untuk menggelar kampanye terbuka di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.

"Kami sebagai partai politik pendatang baru merasa tertantang untuk menggelar kampanye terbuka. Selain itu jauh dari ibu kota provinsi, jadwal yang kebagian bertepatan dengan hari suci, seperti `Tumpek Landep` pada Sabtu (22/3)," katanya di Denpasar, Jumat.

Walau mendapatkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem dan bertepatan dengan hari raya Hindu, pihaknya tetap optimistis akan lancar kampanye terbuka itu.

"Kami yakin dan optimistis kegiatan kampanye terbuka yang diselenggarakan di Lapangan Buana Patra, Buleleng pada Sabtu (22/3) akan berjalan lancar, dan massa pendukung kami akan datang beramai-ramai mendengarkan orasi Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh," kata Oka Gunastawa yang didampingi Sekretarisnya Ketut Gede Adi Saputra.

Menurut Oka Gunastawa, memang jadwal kampanye terbuka di Buleleng menjadi tantangan berat, dimana umat Hindu sedang melakukan upacara ritual "Tumpek Landep", yaitu upacara penyucian pustaka yang bermakna memohon kepada Tuhan agar diberikan ketajaman pikiran terhadap semua umat di dunia.

"Tetapi bagi kami dengan jadwal bertepatan dengan hari suci tersebut justru berkah terhadap partai dan caleg dengan harapan untuk meraih kemenangan pada pemilu 9 April mendatang," ujar politikus asal Bebandem, Kabupaten Karangasem itu.

Begitu juga pada jadwal kampanye di Kabupaten Karangasem, kata dia, mendapatkan tempat yang katanya KPU kabupaten dengan Pemkab Karangasem ada kesepakatan tidak menggelar kampanye terbuka.

"Di Kabupaten Karangasem ada kesepakatan KPU dengan Pemkab meniadakan kampanye terbuka. Dengan alasan untuk ketertiban dan keamanan perayaan hari suci Nyepi pada 31 Maret. Ini bagi kami tidak masuk akal, karena kampanye kami rencananya diselenggarakan pada 4 April mendatang. Ini perlu menjadi pertanyaan besar bagi penyelenggara pemilu," katanya. (WDY)