Denpasar (Antara Bali) - Satuan tugas tim terpadu yang beranggotakan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bali bertugas memantau situasi dan kondisi keamanan di Pulau Dewata selama 24 jam dalam tahapan pemilu legislatif hingga pemilu presiden.
"Kegiatan monitoring keamanan selama Pemilu 2014 yang dilaksanakan satgas tim terpadu sudah mulai bekerja secara intensif hampir sebulan ini dan tempat koordinasinya dipusatkan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Gede Putu Jaya Suartama, di Denpasar, Selasa.
Ia mengemukakan, setiap hari di Kesbangpol Bali ada unsur dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pemprov Bali, dan unsur FKPD Bali lainnya yang 24 jam ditugaskan berkoordinasi memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan di berbagai daerah di Pulau Dewata melalui jaringan mereka masing-masing.
"Lewat jaringan yang ada di tingkat kabupaten, seperti Polres, Kodim, Kejaksaan hingga Kesbangpol itu mereka yang akan memberikan informasi awal perkembangan situasi, selanjutnya dari informasi tersebut akan masuk ke masing-masing pimpinan untuk diambil kebijakan," ujarnya.
Intinya, tambah dia, dengan keberadaan satgas tersebut sebagai upaya menjamin keadaan Bali tetap kondusif dan jangan sampai ada informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
"Pembentukan satgas sangat erat pula kaitannya dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri," kata Jaya Suartama.
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Albertus Julius Benny Mokalu sebelumnya mengingatkan pada jajarannya bahwa sesungguhnya semua daerah di Pulau Dewata masuk kategori rawan konflik menjelang Pemilu Legislatif 2014.
"Menurut konsep sekarang, semua daerah rawan, karena kita tidak tahu kegiatan masyarakat yang terlihat tenang, tetapi tiba-tiba saja bisa muncul konflik," katanya usai penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemilu Damai belum lama ini.
Menurut dia jika dikatakan daerah yang ini rawan dan tidak rawan, namun tiba-tiba muncul konflik justru akan menyebabkan jajaran Kepolisian kewalahan untuk melakukan pengamanan. "Kami selalu sampaikan kepada Kapolres maupun masyarakat bahwa semua tempat itu rawan supaya kita waspada," ucapnya.
Benny tidak memungkiri untuk beberapa daerah dengan karakteristik tertentu ada skala prioritas pengamanan, seperti di Kabupaten Buleleng karena sering terjadi kelompok masyarakat melakukan unjuk rasa, demikian juga di Kabupaten Gianyar yang sempat terjadi perkelahian oknum anggota ormas. (WDY)
