Gubernur Bali Ingatkan Pimpinan SKPD Perkuat Pengawasan

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov setempat untuk memperkuat pengawasan internal agar pengelolaan keuangan daerah tidak sampai menyalahi prosedur.

"Jangan hanya memberi perintah, tiap kegiatan harus dikawal dan dikontrol dengan baik. Jangan sampai kesalahan administrasi justru baru diketahui ketika ada pemeriksaan dari lembaga di luar SKPD," katanya saat mengumpulkan jajarannya di Denpasar, Kamis.

Ia pun meminta jajaran SKPD untuk berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Penekanan ini disampaikannya terkait persoalan pencairan dana bansos yang mengemuka pada penghujung 2013.

"Pada prinsipnya Pemprov Bali ingin membantu, tetapi jangan sampai melanggar aturan. Semua prosedur tetap harus dilalui dengan baik," ujarnya.

Mantan Kapolda Bali itu juga mengemukakan rencananya untuk melakukan kunjungan kerja ke sembilan kabupaten/kota di Bali pada awal 2014. Namun formatnya bukan seperti kunjungan kerja yang bernuansa seremonial.

"Kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui capaian pembangunan kabupaten/kota pada 2013 dan rencana kerja 2014 dan 2015. Dengan mengetahui lebih awal kebutuhan kabupaten/kota sehingga nantinya bisa disesuaikan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," katanya.

Terkait dengan rencana kunjungan kerjanya tersebut, Pastika meminta instansi terkait untuk mengatur jadwal dan berkoordinasi sehingga bupati/wali kota siap dengan paparannya.

Di sisi lain, ia menyoroti penguatan program unggulan Pemprov Bali seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Bedah Rumah dan sebagainya.

Khusus untuk program JKBM, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan instansi terkait diminta melakukan pembahasan mengenai kemungkinan menaikkan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan program ini.

"Hal ini mengingat Jaminan Kesehatan Nasional mulai dilaksanakan tahun ini dengan premi lebih besar dari JKBM dan berlaku secara nasional. Perlu pikirkan, apakah bergabung dengan JKN yang cakupannya lebih luas atau meningkatkan premi JKBM agar layanannya lebih optimal," katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, Pemprov Bali dengan program Bali Mandara Jilid II akan terus berupaya mengoptimalkan program pro-rakyat yang sudah berjalan. (LHS)