Denpasar (Antara Bali) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Bali berencana membentuk "Banjar Walhi" guna mengantisipasi terus berlangsungnya perusakan lingkungan di Pulau Dewata.
Banjar Walhi perlu untuk lebih memasyarakatkan program organisasi kemasyarakatan itu di seluruh banjar atau dusun.
Ide itu dilontarkan I Gusti Putu Arthadana, di Denpasar, Minggu setelah dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) sehari sebelumnya ia terpilih menjadi Direktur Eksekutif Walhi Bali periode 2010 - 2014.
Walhi Bali memutuskan pergantian fungsionaris melalui PDLH, mengingat Direktur Eksekutif Walhi Bali Agung Wardana mengundurkan diri guna mengikuti studi program S2 bidang hukum lingkungan di Inggris mulai April ini.
Gusti Putu Arthadana dari Pokja Bali Shanti, menyatakan akan konsisten melakukan advokasi pembangunan yang merusak lingkungan di Bali. "Saya ingin membuat 'Banjar Walhi' guna membumikan isu-isu kerusakan lingkungan yang terus meningkat di tengah warga," ujarnya.
Berdasarkan visi dan misi yang disampaikannya, Arthadana yang berambut gondrong itu dalam pemilihan mampu mengalahkan satu kandidat Direktur Eksekutif Walhi Bali Komang Arya Ganaris.
Menurut Arthadana, kerusakan lingkungan di Bali akan terus terjadi di masa depan akibat kuatnya investor, terutama di bidang pariwisata, dan lemahnya pengawasan warga atas alih fungsi lahan.
Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Walhi Bali itu diikuti 35 anggota, baik individu maupun kelembagaan. Walhi yang berbentuk organisasi masyarakat beranggotakan delapan LSM dan komunitas lokal dari berbagai lintas isu yang juga tertarik mengadvokasi isu lingkungan.
Keanggotaan Walhi terdiri PBHI Bali, Mitra Bali, LBH Bali, LIMAS, Reksa Semesta, LP3B, Ashram Gandipuri, Bali Shanti dan lebih dari empat puluh anggota individu yang tersebar di seluruh Pulau Dewata.
Sementara Agung Wardana menyebutkan, Bali masih menghadapi ancaman perusakan lingkungan, sebagian besar disebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi fasilitas pariwisata atau hotel yang menyalahi tata ruang.
Selama dua tahun ia menjabat sebagai direktur, persoalan-persoalan lingkungan yang muncul dan diadvokasi misalnya dukungan terhadap penolakan Catur Desa atas penolakan investor PT Nusa Bali Abadi dan PT Anantara di Hutan Dasong, Danau Buyan, Tamblingan.
Kemudian dukungan terhadap kelompok nelayan yang tergusur akibat konflik adat, dukungan keadilan akses difabel serta pejalan kaki atas ruang kota yang lebih humanis dalam Perda Tata Ruang Provinsi, dan lainnya.
Anggota Walhi Bali yang hadir pada PDLH sepakat untuk mempertahankan mandat organisasi yang dihasilkan dalam PDLH 2008, antara lain membangun Walhi yang kuat, mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance) pro lingkungan hidup dan rakyat, mendukung perlawanan rakyat atas ketidakadilan lingkungan hidup.
Selain memilih Direktur Eksekutif Walhi Bali yang baru, PDLH juga memilih Wayan Gendo Suardana, Agus Suwesnawa, Andi Astina, Made Surya Putra dan Agung Putradhyana untuk menjadi Dewan Daerah Walhi Bali periode 2010-2014.(*)
