Mangupura (Antara Bali) - Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai tetap yang terbaik, di antaranya karena minim distorsi atau penyimpangan dibanding pemilihan yang hanya dilakukan wakil rakyat di DPRD.
"Walaupun pemilihan langsung tetap memunculkan sejumlah kelemahan, tetapi distorsi keinginan masyarakat untuk memilih lebih kecil. Dengan demikian diharapkan bisa tepilih pemimpin terbaik yang sesuai aspirasi masyarakat," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH, MH di Mengupura, ibukota Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu saat menjadi salah seorang pembicara "Sarasehan Nasional Kemerdekaan Pers dan Pilkada Berkualitas" sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Bali.
Kegiatan yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Bali dengan tuan rumah Pemerintah Kabupaten Badung itu juga menampilkan pembicara Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam, Sekjen PWI Hendry Ch Bangun dan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung.
Menurut Lanang Perbawa, partisipasi masyarakat memiliki nilai demokratis yang jauh lebih tinggi ketimbang pemilihan kepala daerah yang hanya dilakukan oleh puluhan anggota dewan.
Praktek politik uang tetap ada, menyebar ke berbagai kalangan, sedangkan pada sistem pemilihan tidak langsung hanya tertuju pada kalangan tertentu, terutama anggota DPRD itu sendiri.
Kelemahan pemilihan langsung, lebih potensial menimbulkan konflik yang meluas, sedangkan pemilihan tidak langsung potensi konflik lebih sempit. Biaya penyelenggaraan pemilihan langsung juga lebih besar, tetapi memberikan dampak ekonomi yang luas.
Berdasarkan hal tersebut, Lanang Perbawa berharap pemilihan lima kepala daerah kabupaten/kota di Bali yang dijadwalkan serentak pada 4 Mei 2010, akan dapat berlangsung demokratis, aman, lancar dan praktek politik uang bisa diminimalisir.
Sekjen PWI Hendry Ch Bangun berharap peran serta kalangan pers untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat, baik terkait hak dan kewajiban pemilih maupun upaya melahirkan pemimpin daerah yang terbaik.
"Melalui kiprah pers, mari kita sama-sama mendorong proses demokrasi yang lebih sehat, menekan peluang munculnya kecurangan dan ketidakadilan yang bisa mengganggu keinginan melahirkan pemimpin yang terbaik," ujarnya.
Sementara Tarman Azzam lebih banyak memuji keberhasilan Bupati Badung AA Gde Agung yang dinilainya sebagai pemimpin visioner dengan keberhasilan membangun perkantoran kabupaten termegah dan terbesar di Indonesia.
Ia juga mengingatkan agar nanti dipilih calon pemimpin yang visioner, yang akan terus dikenang seperti sejumlah pemimpin dunia. Ajakan itupun langsung disambut tepuk tangan hadirin, mengingat Bupati AA Gde Agung kini mencalonkan kembali untuk periode 2010-2015.(*)