Badung, Bali (ANTARA) - Kabupaten Badung, Bali, mensinergikan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dengan ekosistem yang lestari dan penguatan budaya bahari melalui pendekatan pembangunan ekonomi biru.
“Kami menerjemahkan ekonomi biru sebagai pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dengan kelestarian ekosistem dan penguatan budaya bahari,” ujar Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Ia mengatakan pendekatan itu dilakukan sebagai wujud transformasi upaya pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dari eksploitasi menuju pemanfaatan lestari.
Upaya itu juga menjadikan Kabupaten Badung sebagai salah satu contoh terbaik dari isu ekonomi biru yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI juga telah mengunjungi wilayah Badung untuk melakukan diskusi berkaitan dengan upaya penguatan diplomasi parlemen dalam isu ekonomi biru melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Sekda Surya Suamba mengungkapkan pihaknya berharap diskusi dengan BKSAP DPR dapat menghasilkan dukungan diplomasi BKSAP untuk menjadikan Badung sebagai percontohan integrasi pariwisata dan perikanan tradisional dalam forum parlemen dunia.
Menurut dia, BKSAP juga diharapkan dapat menjembatani Pemkab Badung untuk mengakses hibah internasional guna proyek rehabilitasi mangrove, terumbu karang dan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat pesisir.
“Kami juga berharap bisa mendapatkan dukungan legislasi, anggaran dan pengawasan,” ungkap Surya Suamba.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menjelaskan Kabupaten Badung memiliki potensi wisata bahari sebagai penggerak ekonomi dan menghadirkan inovasi energi bersih serta perahu listrik di Desa Kelan, Badung.
“Badung menghadirkan pelajaran berharga bagi diplomasi parlemen. Melalui forum ini kami juga ingin mendengarkan kontribusi dari akademisi dari kampus-kampus dalam riset kelautan," kata dia.
Ia menambahkan melalui pertemuan tersebut pihaknya berharap dapat membangun dialog dua arah yang substantif.
Nantinya masukan dari daerah juga dapat memperkaya rekomendasi panitia kerja yang sedang berjalan.
“Ini juga merupakan sinergi jangka panjang antar parlemen, kampus dan masyarakat serta kembalinya pemahaman bersama bahwa agenda global akan berhasil bila terhubung dengan praktek dan kebutuhan lokal,” pungkas Syahrul Aidi Maazat.
