Nusa Dua (ANTARA) -
Sebanyak 28 bangunan gedung pemerintah termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mengantongi sertifikasi bangunan gedung hijau (BGH) sejak 2022 hingga September 2025 sebagai langkah untuk mendukung penurunan emisi karbon.
“Sektor bangunan gedung dan konstruksi memiliki peran besar terhadap isu perubahan iklim,” kata Kepala Balai Teknik Sains Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Fajar Santoso Hutahaean di sela forum Innovation Day 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Dalam paparannya secara virtual, ia menyebutkan sektor bangunan gedung dan konstruksi mengonsumsi 30 persen dari total energi, sepertiga dari emisi gas rumah kaca yang setara 450 juta ton karbon dioksida (CO2).
Apabila tidak ada intervensi, sektor itu diperkirakan memunculkan emisi karbon sebanyak 1,5 miliar ton CO2 pada 2030.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan standar BGH dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 21 tahun 2021 dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) dalam Permen PUPR Nomor 10 tahun 2023 guna mendorong pembangunan rendah karbon.
Hasilnya hingga September 2025, sebanyak 14 bangunan gedung pemerintah, 14 bangunan gedung di IKN, satu bangunan gedung swasta yaitu restoran, tujuh perusahaan di Jawa Barat milik pengembang, satu kawasan hijau di Jawa Barat dan satu kawasan hijau di IKN sudah mengantongi sertifikasi BGH.
Upaya itu membuka peluang replikasi lebih luas guna mempercepat terciptanya ekosistem bangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah termasuk di Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia.
Sementara itu, Presiden Direktur Schneider Electric Indonesia dan Timor Leste Martin Setiawan yang menginisiasi forum tersebut menambahkan bangunan dan hunian berkelanjutan dapat tercapai jika pemerintah, industri, dan masyarakat saling bersinergi.
Selain itu, didukung pula teknologi yang memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan energi dan sumber daya.
“Sebanyak 70 persen emisi karbon bisa ditekan dengan teknologi,” ucapnya.
Caranya, lanjut dia, menyusun strategi peta jalan dekarbonisasi, kemudian mengukur dan memonitor energi dan karbon melalui digitalisasi serta upaya dekarbonisasi.
Upaya dekarbonisasi itu di antaranya menurunkan konsumsi energi melalui otomatisasi, transportasi berbasis tenaga listrik, hingga melakukan retrofit atau membarui sistem gedung untuk efisiensi energi.
Ia mengharapkan semua pihak termasuk pelaku usaha tanah air termasuk di Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, mengoptimalkan adopsi bangunan dan hunian berkelanjutan.
Berdasarkan data International Journal of Sustainable Competitiveness on Tourism 2023, hotel bintang lima di Bali rata-rata konsumsi energi diperkirakan mencapai 183 kilowatt per jam (kWh) per kamar per hari, lebih besar dibandingkan Jakarta sebesar 131 kWh per kamar per hari.
Untuk itu perlu pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung target Bali emisi nol pada 2045 dan pemerintah pusat pada 2060.
