MPP Kabupaten Badung dapat penilaian pelayanan prima dari KemenPAN RB

Mangupura (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Provinsi Bali mendapatkan penilaian prima dari Kementerian PAN-RB.

"MPP Kabupaten Badung ini merupakan salah satu mal pelayanan publik yang mendapatkan penilaian pelayanan prima dari Kementerian PAN RB,” ujar Menteri PAN RB Rini Widyantini saat meninjau pelayanan publik MPP Kabupaten Badung di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pelaksanaan layanan publik di MPP itu merupakan salah satu upaya mendekatkan pemerintah atau negara kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik.

“Saya mendapatkan informasi per hari rata-rata lebih dari 200 layanan yang dilaksanakan dengan 31 instansi pemerintah maupun swasta yang memberikan layanan di MPP ini,” kata dia.

Menteri Rini Widyantini menjelaskan Pemkab Badung sudah melaksanakan program yang diusung pemerintah pusat agar bagaimana program-program pemerintah dapat dilakukan bersama-sama secara terkonsolidasi.

Menurut dia MPP yang terdiri dari beberapa dinas itu semuanya memiliki satu tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat agar masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terbaik.

“Kami semuanya sepakat untuk memberikan transformasi birokrasi yang lebih melayani kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba mengungkapkan KemenPAN RB menekankan agar negara hadir di tengah masyarakat dan tidak ada jarak antara pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya.

“Tadi juga sudah dilihat seperti apa pelayanan kami di Badung kemudian pengaduan-pengaduan yang secara cepat sudah kita layani. Menteri PAN RB mengapresiasi dan meminta untuk terus meningkatkan pelayanan yang sudah baik ini,” ungkap dia.

Ia menambahkan Pemkab Badung juga akan terus mengembangkan pelayanan MPP itu dan berencana akan menempatkan gerai MPP di wilayah kecamatan, bahkan sampai ke desa kelurahan.

“Hal ini tentunya akan semakin mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu kami juga akan terus melakukan peningkatan berkenaan dengan sarana-prasarana digital,” pungkas Surya Suamba.