Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merancang draf peraturan daerah (perda) untuk mengendalikan ritel moderen yang semakin marak di Bali.
“Mengenai pengendalian toko moderen berjaringan sedang dirancang perda dan sudah mulai baru paparan awal saya minta perbaikan,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Selasa.
Gubernur Bali menjelaskan alasannya mengatur jumlah ritel moderen agar mereka tidak menyingkirkan pelaku ekonomi lokal seperti warung atau toko milik masyarakat.
Sehingga menurutnya, seluruh pihak harus kompak menghadapi lewat mendukung pembentukan perda ini.
“Jadi saya ingin Bali jangan dikerumuni banyak Indomaret, Alfamart, Minimart apalagi yang mart-mart itu semua,“ ujarnya.
Pemprov Bali mendata saat ini ritel moderen tersebar di seluruh Bali dan paling marak di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar (Sarbagia) sebagai tiga wilayah paling padat wisatawan.
Baca juga: Pemkot Denpasar pertemukan pelaku UMKM dan ritel dorong ekonomi lokal
Untuk menanganinya Koster belajar kepada Provinsi Sumatera Barat yang berhasil mengelola ritel-ritel tersebut sehingga jumlahnya tidak banyak.
“Saya meniru Provinsi Sumatera Barat yang begitu mampu dia mengelola ini sehingga hampir tidak ada yang namanya ritel moderen, kita di Bali akan kendalikan, bukan melarang 100 persen tapi dikendalikan,” kata dia.
Percepatan proses peraturan daerah mengenai pengendalian ritel moderen berjaringan ini juga bersamaan dengan perda mengenai alih fungsi lahan pertanian dan pengendalian lahan produktif, serta perda perlindungan danau dan pantai.
Merasa tiga peraturan daerah ini penting, Pemprov Bali menggandeng perguruan tinggi sebagai ahlinya dalam merancang draf di tiga isu prioritas ini.
“Tiga perda prioritas yang akan diselesaikan dalam waktu cepat oleh Tim dari Udayana adalah perda pengendalian alih fungsi lahan, lahan produktif; perda pengendalian toko moderen berjaringan; dan perda tentang perlindungan danau pantai sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan adat,” ujarnya.
“Jadi tiga perda ini akan menjadi prioritas, ini sudah sejalan dengan pikiran daripada anggota DPRD Bali, rupanya kita sama visinya toko moderen harus dikendalikan, lahan juga harus dikendalikan,” sambung Gubernur Bali.
Baca juga: BI Bali proyeksi penjualan ritel bergairah saat libur panjang Lebaran
