Jakarta (Antara Bali) - Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menerapkan prinsip blue economy dalam pembangunan nasional terutama industrialisasi kelautan dan perikanan terus dilakukan. Pekan lalu Rabu (24/04) KKP mengirimkan delegasinya untuk menjadi pembicara pada pertemuan Kongres Dunia Blue Economy ke-8 (8th World Congress on Blue Economy), di Madrid, Spanyol. Delegasi KKP yang menjadi Pembicara Kongres Dunia Blue Economy ke-8, kembali menegaskan pada dunia, bahwa kaidah-kaidah blue economy sebenarnya telah berjalan dalam kegiatan usaha di masyarakat sejak puluhan tahun lalu di Indonesia. Salah satunya, kegiatan budidaya ikan nila di Sumatera Utara.
Delegasi KKP tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), Suseno, bersama Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sunoto serta Sekretaris BPSDMKP, Mulyoto. Keikutsertaan delegasi KKP ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan pemetaan kawasan ke Nusa Penida, Bali, sebagai daerah model pengembangan blue economy, serta tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) pada akhir Maret lalu. “Di mana penggagas blue economy, Gunter Pauli, telah menyampaikan 38 alternatif rencana tindak lanjut, yang terangkum dalam sembilan portofolio usulan project,†kata Suseno sebagai Ketua Delegasi Indonesia.
Menurut Suseno, pada acara 8th World Congress on Blue Economy tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan bagaimana peran pemerintah secara makro dalam implementasi blue economy. Sebagai tindak lanjutnya, KKP bersama kalangan akademisi dan praktisi usaha lainnya intensif melakukan pengembangan dan pengkayaan dalam upaya menyelaraskan kelestarian alam. Program ini diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan nilai ekonomi kegiatan kelautan dan perikanan di masyarakat, seperti pengembangan model kawasan di Nusa Penida. Hal ini dilakukan KKP sebagai bagian dari strategi menerapkan blue economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan yang penting untuk mengoreksi pola konvensional yang sering merusak lingkungan. “Sehingga prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, tanpa limbah, dan dapat melipatgandakan manfaat ekonomi dalam berbagai sektor dapat tercapai,†ujarnya.
Ditegaskan, Kehadiran KKP dalam kongres tersebut merupakan suatu upaya agar Indonesia dapat menyampaikan gagasannya terhadap penerapan blue economy di sektor kelautan dan perikanan. Pola pembangunan kelautan dan perikanan seperti ini dapat menjadi model penerapan blue economy bagi negara lainnya. Di samping itu, Indonesia dapat mempelajari penerapan blue economy di negara lain untuk kepentingan dunia usaha dan mendukung kebijakan pemerintah secara makro. “Kehadiran KKP dalam "8th World Congress on Blue Economy" di Madrid Spanyol ini juga dalam rangka membangun jejaring blue economy secara global,†tegasnya.
Dijelaskan, konggres blue economy ke-8 ini di hadiri oleh sekitar 250 orang dari 32 negara. Mereka terdiri dari pengusaha, akademisi, LSM, praktisi, peneliti, pemerintah, perbankan, dan perwakilan pemimpin masyarakat lainnya, yang menyampaikan inovasi yang berhasil dilakukan dan serta mampu menciptakan peluang bekerja yang memberikan penumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Kongres dunia blue economy yang diadakan Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI) Spanyol dan diorganisasikan Gunter Pauli, penulis konsep blue economy, menjadi ajang pertemuan para peserta yang tertarik blue economy dari kalangan masyarakat seluruh dunia. Ini dilakukan setelah meninjau semua kasus baru yang telah dihasilkan berdasarkan 100 inovasi blue economy yang telah dipublikasi sebagai open source di internet. â€Selama kongres, para peserta, khususnya pengusaha, menyampaikan kegiatan konkrit model bisnis yang inovatif. Pertukaran informasi model bisnis yang inovatif di antaranya berkaitan dengan perikanan, pertambangan, bahan kimia baru, dan kawasan ekonomi,†kata Seno.
Rangkaian lain yang dilakukan oleh delegasi KKP di Madrid adalah melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol, Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Delegasi melaporkan hasil kongres tersebut yang selanjutnya akan menjadi bahan paparan Presiden SBY pada pertemuan APEC bulan Oktober 2013. Delegasi bersama dengan Kedutaan Besar RI sepakat untuk melakukan kerjasama dengan otoritas berwenang di Kepulauan Canary.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP: 0818159705). (PRWire/ADT)
