Denpasar (ANTARA) -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengajak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Dewata untuk memprioritaskan pembiayaan kepada petani dan pelaku UMKM.
“Tidak hanya di sektor properti namun juga memprioritaskan pembiayaan kepada petani dan pelaku UMKM,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia mengungkapkan ajakan tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Regulator lembaga jasa keuangan itu menilai BPR dan BPRS memiliki peran krusial sebagai penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Bali I Ketut Komplit menjelaskan pihaknya mencari peluang baru agar BPR dan BPRS dapat bersaing dan tetap tumbuh.
Baca juga: OJK Bali tingkatkan tata kelola risiko 130 BPR
Sedangkan situasi ekonomi global yang bergerak dinamis dan ketidakpastian akibat krisis geopolitik, anggotanya melakukan kewaspadaan terkait dinamika yang berpotensi memengaruhi ekonomi.
“Kami berupaya memberikan dukungan kepada seluruh anggota agar dapat menghadapi tantangan guna mewujudkan nilai yang lebih baik, serta terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah, regulator, dan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang kondusif,” ucapnya.
Ia mengharapkan momentum rapat kerja daerah Perbarindo Bali 2025 dapa menjadi ajang menggali ide inovatif menghadapi tantangan ekonomi global tersebut.
Sementara itu, OJK Bali mencatat kinerja lembaga jasa keuangan di Pulau Dewata selama triwulan I-2025 tetap terjaga stabil.
Ada pun kucuran kredit perbankan di Pulau Dewata selama triwulan I-2025 mencapai Rp113,82 triliun atau tumbuh 7,25 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp106,12 triliun.
Baca juga: OJK Bali perkuat aspek hukum perkreditan BPR untuk mitigasi risiko
Sedangkan kualitas kredit yang diserap oleh debitur per Maret 2025 masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,10 persen.
Meski begitu lembaga jasa keuangan di Bali masih memiliki ruang untuk meningkatkan fungsi intermediasi salah satunya ke petani dan UMKM karena realisasi dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh lebih tinggi.
Ada pun perbankan di Bali mencapai Rp192,72 triliun atau tumbuh 10,47 persen dibandingkan periode sama 2024.
