Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak memastikan Pilkada 2024 yang berlangsung besok (27/11) berjalan dengan aman dan lancar.
"Pastikan semua proses pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan pilkada,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Selasa.
Menurut Puan, saat ini masyarakat sangat berharap Pilkada 2024 ini berjalan dengan jujur dan adil. Melalui pilkada serentak ini, masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa kepala daerahnya.
Karenanya, Puan berharap seluruh elemen pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat memastikan pilkada berjalan sesuai harapan masyarakat.
Puan pun menekankan secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di seluruh badan, lembaga, kementerian, TNI dan Polri untuk menjaga netralitasnya dalam pilkada.
Baca juga: BMKG minta penyelenggara pilkada manfaatkan akses prakiraan cuaca
Tidak hanya kepada ASN, Puan juga berharap seluruh elit politik yang terlibat dalam pilkada dapat menerapkan etika politik yang baik demi menjaga wibawa dalam berdemokrasi.
"Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.
Untuk diketahui, KPU akan menggelar pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada Rabu (27/11), besok. Ini akan menjadi kali pertama pemerintah menggelar pilkada secara serentak.
Untuk menjaga pesta demokrasi tersebut berjalan lancar, Polri telah menyiapkan pasukan pengamanan agar pilkada, terkhusus wilayah rawan konflik, bisa berjalan dengan kondusif.
"Kami tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki," ucap dia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/11).
Sigit mengatakan pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan, salah satunya adalah di Provinsi Papua dan wilayah-wilayah yang hanya memiliki satu atau dua paslon.
Baca juga: Polda Bali atensi 1.796 TPS kategori rawan Pilkada 2024
"Di samping itu, juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografis tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu," kata dia menambahkan.
Adapun untuk personel, lanjut dia, Polri telah membentuk tim pengamanan pilkada yang diberi nama Operasi Mantap Praja. Sementara itu, untuk mengatasi konflik, baik itu konflik sosial, bencana, maupun teror selama penyelenggaraan pilkada, Polri telah mempersiapkan personel dalam Operasi Aman Nusa.
"Jadi, ada Aman Nusa 1, 2, dan 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan masing-masing anggota dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan," ucapnya.
Listyo Sigit menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan demi memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik.
