KPU Bali dapat dukungan kandidat soal pengurangan baliho

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali yang menawarkan konsep green election atau pemilu hijau melalui pengurangan penggunaan baliho mendapat respons positif dari kedua pasangan calon pada Pilkada Bali 2024.

Pasangan calon Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana dalam keterangan pers usai pendaftaran mengatakan sepakat dan akan mengikuti rencana tersebut.

“Apa imbauan KPU kami tentunya akan ikuti dan akan lakukan karena bagaimana pun menjaga kebersihan dan lingkungan itu bagian dari visi dan misi kami,” kata Bakal calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya di Denpasar, Kamis.

Baca juga: Giri Prasta perintahkan penurunan baliho buntut arahan KPU Bali

Hal yang sama juga disampaikan Bakal pasangan calon Wayan Koster-Giri Prasta, keduanya setuju bahkan menginstruksikan langsung konstituennya agar mencabut baliho yang sudah terpasang di jalan.

Bakal calon Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan menjaga keindahan alam Bali merupakan bagian dari visi mereka, sehingga dapat dijalankan mulai dari tahapan Pilkada Bali 2024.

“Dalam konteks pilkada ini kami sangat mendukung kampanye mengurangi penggunaan baliho, di samping persoalan alam Bali juga sebagai destinasi wisata jangan sampai menampilkan wajah yang membuat keindahan itu terganggu,” ujarnya.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan selanjutnya akan mengumpulkan kedua pasangan calon untuk membuat kesepakatan, sebab rencana ini baru dilontarkan satu per satu ketika menerima setiap paslon.

Baca juga: KPU Bali terima berkas Muliawan-PAS jadi pendaftar terakhir

Apabila peserta Pilkada Bali bahkan kabupaten/kota setuju maka KPU Bali dan Bawaslu Bali dapat memberi tindakan tegas, tidak lagi menunggu Satpol PP bergerak menurunkan baliho.

“Saya ingin seluruh kandidat dikumpulkan termasuk kabupaten/kota, kami minta komitmennya terutama Denpasar dan Badung nol baliho,” ujarnya.

KPU Bali akan memfasilitasi videotron dan billboard untuk kampanye, ditambah media sosial masing-masing, kecuali di kabupaten dengan infrastruktur yang kurang memadai masih diberi kesempatan menggunakan baliho.

“Nanti sanksi publiknya kita umumkan siapa yang melanggar dan di mana letaknya, tapi itu kalau mereka mau, niat kami bagus, tapi kalau tidak mau ya itulah kualitas pemimpin kita sampai sekarang,” kata Lidartawan.