Badung, Bali (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menekankan pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah pemburukan hingga berujung kematian.
“Kami lakukan promotif untuk pencegahan karena ini cara yang bagus, termasuk juga untuk efisiensi,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di sela-sela diskusi dengan media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu malam.
Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk mengimbangi pola makan yang sehat, olahraga dan istirahat yang teratur.
Pencegahan tersebut, lanjut dia, dinilai lebih efektif dibandingkan hanya bergantung dengan obat, kecuali obat tersebut betul-betul diperlukan sesuai indikasi medis.
Adanya upaya preventif itu turut mendongkrak jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memanfaatkan layanan pemeriksaan (skrinning) kesehatan.
Berdasarkan pemaparan Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, pada 2023 peserta JKN yang mengikuti pemeriksaan kesehatan mencapai 39,6 juta atau meningkat dibandingkan 2022 yang 15,5 juta orang.
Ada pun rinciannya, sebanyak 39,2 juta memanfaatkan pemeriksaan riwayat kesehatan dan sisanya pemeriksaan sekunder di antaranya diabetes melitus, IV A dan papsmer untuk memeriksa kanker serviks.
Dari hasil pemeriksaan riwayat kesehatan dan tindak lanjut pada 2023 itu, sebanyak tujuh persen di antaranya atau sekitar 2,5 juta peserta di antaranya berisiko hipertensi dan tiga persen atau sekitar 1,1 juta peserta memiliki risiko jantung koroner.
BPJS Kesehatan mencatat pada 2023 biaya layanan kesehatan untuk penyakit katastropik mencapai Rp34,7 triliun, yang paling tinggi yakni penyakit jantung mencapai mencapai 20 juta kasus.
Jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2022 mencapai Rp17 triliun, dengan yang paling tinggi untuk penyakit jantung mencapai Rp8,2 triliun tersebar di 11,5 juta kasus.
Sisanya, penyakit gagal ginjal, kanker, stroke, hingga hemofilia atau gangguan sistem pembekuan darah yang juga menimbulkan biaya cukup besar.
Ada pun pemeriksaan kesehatan atau skrinning itu dapat dilakukan di antaranya melalui aplikasi Mobile JKN dan mengunjungi langsung fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP).
Baca juga: 1.200 perwakilan RS di Indonesia ikut konferensi HMA 2024 di Bali
Baca juga: Pemkot Denpasar raih penghargaan Universal Health Coverage Kategori Utama tahun 2024
Baca juga: Pemkab Badung raih penghargaan UHC Kategori Utama tahun 2024
Baca juga: BPJS Kesehatan luncurkan program rehab, solusi tunggakan peserta
Baca juga: Dirut BPJS sebut BPJS Kesehatan bisa dipakai bersama asuransi swasta