Badung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan uji coba jaringan internet Starlink milik Elon Musk yang beberapa waktu lalu diluncurkan di Indonesia pada kapal pengawas.
“Tertariknya itu justru karena kami kan di laut ya, nah di laut kami sudah uji coba di kapal pengawas, itu bagus di kapal pengawas,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Usai peluncuran International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) di sela-sela World Water Forum (WWF) Ke-10 itu, Trenggono membeberkan kelebihan jaringan Starlink.
Jaringan berbasis satelit tersebut membantu Kapal Pengawas (KP) Paus 01 mengamankan Kapal Ikan Asing (KIA) yang menjadi buronan sejak satu bulan di WPPNRI 718 Laut Arafura.
“Sudah, kemarin menangkap Run Zeng itu kami salah satunya pakai Starlink, itu kemarin kami menangkap kapal yang mencuri ikan, KM Run Zeng 3 yang di Laut Arafura,” ujarnya.
Menteri KP menyebut penggunaan Starlink untuk kapal pengawas fokus pada komunikasi dan video, sejauh ini keamanan data pada kapal terpantau aman, sehingga untuk sementara akan terus digunakan.
Meski kementeriannya tertarik memanfaatkan jaringan satelit tersebut, ia mengakui harga dari perangkatnya mahal, sehingga belum dapat digunakan lebih luas untuk nelayan.
“Masalahnya kalau di kapal-kapal nelayan kan kecil itu perangkatnya masih mahal, itu salah satu yang kami lagi minta untuk mungkin dia bisa lebih murah,” ujarnya.
Trenggono mengatakan penggunaan Starlink memungkinkan digunakan nelayan, namun menunggu harga perangkat lebih terjangkau dan memastikan stabilitas jaringannya lebih jauh.
“Ya iya dong, begitu sudah murah ya harus diberikan nelayan supaya kita bisa tahu persis berapa yang ditangkap, ini kan kepentingannya untuk populasi, tapi tahun ini belum, kami mesti tau dulu dia seberapa besar pengelurannya,” kata dia.
Diketahui jaringan internet satelit Starlink milik CEO SpaceX Elon Musk sudah resmi diluncurkan di Indonesia pada Minggu (18/5) lalu di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali.
Saat itu pemerintah baru memastikan perangkat ini akan dipasang di puskesmas pembantu sejumlah titik dengan jaringan kurang memadai agar mempercepat pengiriman data kesehatan.
