Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyebut pembayaran dana tahapan Pemilu 2024 di provinsi setempat telah mendukung pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari APBN.
"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat di Provinsi Bali hingga 29 Februari 2024 sudah terealisasi sebesar Rp1,35 triliun atau tumbuh 41,6 persen (yoy)," kata Teguh di Denpasar, Kamis.
Teguh merinci realisasi Belanja K/L di Bali yang bersumber dari APBN berdasarkan jenisnya terdiri dari menjadi Belanja Pegawai Rp594,50 miliar, Belanja Barang Rp663,10 miliar, Belanja Modal Rp89,22 miliar dan Belanja Bantuan Sosial Rp5,37 miliar.
Untuk Belanja Barang pemanfaatannya antara lain untuk Satker Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp246,6 miliar terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp46,8 miliar untuk pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu. Selanjutnya juga untuk Polri sebesar Rp80,7 miliar terkait pengamanan pemilu.
Belanja Barang Kementerian/Lembaga di Provinsi Bali juga untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp81,7 miliar antara lain pelayanan kesehatan pada Satker BLU RSUP Ngoerah.
Baca juga: DJP: Seluruh kantor pajak di Bali buka layanan pada 30 - 31 Maret
Sedangkan Belanja Modal pemanfaatannya antara lain oleh Kementerian PUPR sebesar Rp38,3 miliar untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum (JDU SPAM) Regional Burana Titab Bawah Provinsi Bali dan konstruksi Revitalisasi Museum Mandala Mathika Subak.
Sementara Belanja Bansos pemanfaatannya antara lain untuk Kementerian Agama sebesar Rp4,1 miliar dalam penyaluran bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah MTs/MIN/MAN. Kemudian oleh Kemensos sebesar Rp1,2 miliar untuk bantuan alat disabilitas.
Teguh menambahkan, dari realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,35 triliun jika dilihat dari fungsinya, maka pertumbuhan tertinggi terdapat pada fungsi pelayanan umum sebesar 513,5 persen akibat penyerapan belanja tinggi pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Realisasi fungsi Pelayanan Umum pada 2023 tercatat sebesar Rp54,33 miliar, meningkat pada 2024 dengan realisasi sebesar Rp333,28 miliar.
Baca juga: DJP Bali buka layanan pajak di mal jelang batas waktu pelaporan SPT berakhir
"Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," katanya.
Oleh karena itu, ujar Teguh, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money (tingkat keberhasilan program).
