Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebutkan ada sebanyak 9,11 juta koperasi dan UMKM nonpertanian dan usaha menetap di seluruh Indonesia berdasarkan hasil pendataan lengkap pada 2022.
"Dengan data ini, sekarang jadi mudah untuk menyusun program pemberdayaan termasuk pelaku UMKM," kata Teten Masduki di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Ia menjabarkan dari 9,11 juta itu sebanyak 9,09 juta merupakan UMKM nonpertanian dan usaha menetap dan sisanya sebanyak 0,02 juta adalah koperasi.
Data tersebut tersebar paling banyak masih berkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 5,4 juta atau 59,11 persen, kemudian di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau 24,10 persen.
Selanjutnya, di Indonesia Timur yakni Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mencapai 1,5 juta atau 16,71 persen.
Ia menjelaskan data tersebut masih belum final dan terus dilanjutkan kembali untuk periode 2023 karena masih ada pelaku UMKM paling besar di sektor agrikultur dan budi daya perairan.
Dari hasil pendataan koperasi dan UMKM itu, ia meminta pemerintah daerah untuk memilah UMKM yang masih bersifat pendapatan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan produk terbatas di pasar lokal.
Selain itu, UMKM yang memiliki potensi berkembang dan produknya dapat memasok kebutuhan nasional atau bahkan global (rantai pasok).
UMKM yang berkembang dan menjadi bagian rantai pasok itu, lanjut dia, memiliki peran besar untuk menciptakan lapangan kerja.
Dengan demikian, UMKM tidak terus menerus bertumpu menjadi skala rumahan namun berevolusi menciptakan produk, peluang dan ekonomi baru.
Ia mencontohkan tanaman nilam dari Aceh yang diminati pasar global dan dapat menjadi bagian rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan industri kosmetik misalnya kebutuhan industri parfum di Prancis.
Begitu juga rumput laut yang dapat diolah menjadi sejumlah produk turunan di antaranya pengganti tepung terigu, pengganti bahan plastik, hingga kebutuhan farmasi.
"Maka sekali lagi jangan buat program (UMKM) itu-itu saja. Harus melakukan evolusi. Kalau saya ke berbagai daerah ada booth UMKM, itu-itu saja barangnya," ucap Menkop kepada peserta rakornas dari 34 provinsi dan 240 pemerintah kabupaten/kota di Tanah Air itu.
Setelah adanya pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun strategi bisnis dan kebijakan UMKM, termasuk pemberdayaannya dan memperbarui data secara berkelanjutan melalui sistem data tunggal koperasi dan UMKM.
Baca juga: TiE Indonesia dilahirkan di Bali sebagai wadah UMKM ke pasar global
Baca juga: BPD Bali perluas pola pembiayaan UMKM dengan bunga terjangkau
Baca juga: BPD Bali cairkan KUR Rp1,65 triliun dorong kinerja UMKM
