Sekretaris KPA Kota Denpasar Tri Indarti di Denpasar, Minggu, mengatakan total jumlah anggaran penanggulangan HIV-AIDS dari 14 desa di Denpasar tersebut sebesar Rp220,19 juta.
"Untuk besarannya bervariasi dari yang tertinggi Rp43,8 juta dan yang terkecil Rp1,48 juta," kata Tri Indarti.
Sebanyak 14 desa yang sudah mengalokasikan dana penanggulangan HIV-AIDS di Kota Denpasar yakni Desa Pemogan, Sanur Kaja, Sanur Kauh, Kesiman Kertalangu, Sumerta Kaja, Sumerta Kauh, dan Padang Sambian Kelod.
Kemudian Desa Dauh Puri Kelod, Tegal Kerta, Dangin Puri Kangin, Dangin Puri Kauh, Pemecutan Kaja, Dauh Puri Kaja dan Peguyangan Kaja.
Ia mengemukakan dasar hukum penganggaran HIV-AIDS di Denpasar diatur melalui sejumlah regulasi yakni diantaranya mulai dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kemudian di Kota Denpasar juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Denpasar No 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
"Dalam Pasal 5 Ayat 2, disebutkan Kewenangan Lokal Berskala Desa terkait Kesehatan meliputi pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa, penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular, penyelenggaraan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS," ujarnya.
Sebelumnya Tri Indarti dalam acara media gathering bersama Forum Peduli AIDS (FPA) mengatakan Pencanangan Indonesia bebas AIDS tahun 2030 dengan Program Three Zero haruslah melibatkan berbagai pihak dan komponen masyarakat.
Three Zero yakni Zero New HIV Infection (nol infeksi infeksi HIV baru), Zero AIDS Related Death (nol kematian karena AIDS) dan Zero Discrimination (nol stigmatisasi)
Sementara itu kasus HIV dan AIDS yang terdata di Bali sejak tahun 1987 hingga Maret 2023 sebanyak 28.529 kasus.
Untuk Kota Denpasar pada periode yang sama tercatat sebanyak 14.947 kasus. Rinciannya yakni HIV sebanyak 8.531 kasus dan AIDS sebanyak 6.416 kasus. Berdasarkan jenis kelamin, 9.482 laki-laki dan 5.465 kasus merupakan perempuan.
"Untuk kelompok yang rentan dengan risiko HIV/AIDS didominasi oleh hubungan heteroseksual mencapai 10.731 kasus dan kemudian disusul aktivitas homoseksual sebanyak 2.942 kasus," ujarnya.
Dilihat dari segi usia, mereka yang terinfeksi HIV/AIDS ini didominasi oleh usia produktif dari umur 20 – 29 tahun sebanyak 5.604 kasus dan usia 30 – 39 tahun sebanyak 5.075 kasus.
Sementara itu pada 2023 ini, untuk penanganan HIV di Kota Denpasar dianggarkan Rp1,2 miliar yang dikelola oleh KPA dan Rp1,8 miliar yang digunakan oleh Bidang P2P Dinas Kesehatan.
Tri Indarti menambahkan, terkait strategi menuju Three Zero yang digunakan melalui STOP yakni Suluh yang berarti mengajak masyarakat memahami HIV. Kemudian Temukan yakni tahu status HIV pada dirinya, Obati yakni dengan mendapatkan terapi ARV, dan Pertahankan jangan sampai putus mengonsumsi ARV.
Sementara itu Ketua Pengurus Forum Peduli AIDS (FPA) Kota Denpasar dr Made Oka Negara mengatakan saat ini isu mengenai HIV-AIDS seperti dipandang tidak terlalu seksi sehingga semakin jarang diperbincangkan.
Padahal waktu menuju Pencanangan Indonesia bebas AIDS tahun 2030 dengan Program Three Zero itu tinggal 6,5 tahun lagi dan dalam beberapa bulan terakhir tercatat peningkatan temuan kasus HIV.
"Di tahun politik ini belum ada satu kandidat pun yang memunculkan data dan isu HIV-AIDS," ujarnya.
Menurut Oka Negara, dengan semakin banyak kasus HIV yang terungkap, justru semakin bagus sehingga bisa lebih cepat tertangani dan mendapatkan antiretroviral (ARV)
Dengan rutin mengkonsumsi antiretroviral (ARV), maka orang dengan HIV (ODHIV) itu virus HIV dalam darahnya bisa turun dan bahkan tidak terdeteksi lagi sehingga dianggap tidak akan bisa menularkan lagi.
"Edukasi dan advokasi kepada publik dan mereka yang berisiko terkena HIV ini sangat penting, selain juga perlunya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk penanggulangan HIV-AIDS," ucapnya.
Dalam acara tersebut juga dihadiri pendamping untuk edukasi HIV dari komunitas ODHIV, komunitas Lelaki Seks Lelaki (LSL) atau Man Seks Man (MSM), komunitas transpuan, dan pekerja seks perempuan (PSP).
