Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mendorong PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) pada 2023 ini dapat memaksimalkan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah sehingga sekaligus dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau proyek-proyek pemerintah bisa mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, maka Jamkrida bisa semakin besar, dan uang akan balik lagi ke APBD," kata Pastika saat mengadakan reses di PT JBM di Denpasar, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak PT JBM bahwa total nilai proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek.
Menurut mantan Gubernur Bali dua periode ini, menjadi sangat bagus jika Jamkrida sebagai perusahaan perseroan daerah (Perseroda) mendapatkan dukungan dari pemda agar bisa lebih besar memberikan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah.
"Karena ujungnya juga untuk kepentingan masyarakat Bali dalam meningkatkan PAD, daripada repot-repot mencari asuransi lain. Istilahnya keluar dari kantong kiri, masuk ke kantong kanan. Ini bisnis gede yang sudah pasti untung," ucap Pastika pada kegiatan reses bertajuk Peranan Jamkrida dalam Pemulihan Ekonomi Rakyat.
Baca juga: Mangku Pastika: Bandara Bali Utara sudah jadi mimpi masyarakat Buleleng
Pastika pun mengapresiasi PT JBM/Jamkrida yang telah berdiri sejak 2011 saat dia menjabat Gubernur Bali itu telah banyak berkontribusi dan membantu kesempatan berusaha UMKM yang kesulitan permodalan.
"Dengan mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, UMKM yang kesulitan permodalan dan tidak bankable menjadi dapat berkembang lebih besar, selain juga untuk memajukan ekonomi Bali," ujarnya.
Pastika pun berharap pemerintah daerah, baik Pemprov Bali dan pemerintah daerah di sembilan kabupaten/kota dapat menambah modal pemerintah daerah di PT JBM.
"Pemprov Bali setidaknya bisa menambah saham lagi Rp100 miliar, keren itu. Apalagi PAD Pemprov Bali sumbernya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga mau ada COVID-19 atau nggak, sesungguhnya tidak ada masalah karena masyarakat pasti akan membayar pajak," kata mantan Kapolda Bali ini.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya menyampaikan saham PT Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen).
Akumulasi nilai penjaminan dari sejak berdiri di 2011 hingga Desember 2022 mencapai Rp23,32 triliun dari total plafon penjaminan senilai Rp35,19 triliun. Sedangkan akumulasi jumlah yang terjamin sebanyak 479.882 debitur.
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Aset Jamkrida juga tumbuh signifikan dari awal berdiri tahun 2011 sebesar Rp54 miliar kini di usianya menjelang 12 tahun sudah mencapai Rp381 miliar. “"Memang kinerja sempat turun karena pandemi COVID-19, tapi kini sudah mulai pulih," ujar Widiana.
Terkait dengan upaya Jamkrida agar mendapat porsi yang lebih besar untuk penjaminan proyek-proyek pemerintah, Widiana mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali.
"Pemerintah daerah mendukung dan juga sudah diterbitkan surat edaran. Tugas kami lebih lanjut untuk mendekati organisasi perangkat daerah yang ada proyek-proyeknya tersebut dan rekanan pemenang. Bagus kalau bisa semuanya," ucapnya.
Pada tahun 2022, menurut Widiana, PT JBM telah menjamin sekitar 20 persen dari total nilai proyek pemerintah yang sebesar Rp4 triliun.
Meskipun potensi proyek pemerintah di Bali cukup besar dan sudah ada UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Widiana mengaku pihaknya masih menghadapi tantangan semacam berebut lahan dengan asuransi-asuransi yang ada
"Kami memang berharap sebagian besar proyek APBD supaya Jamkrida yang menjamin karena akan menjadi pendapatan Jamkrida yang otomatis juga menjadi pendapatan asli daerah di provinsi dan kabupaten," katanya.
Widiana menyampaikan nilai potensi proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek.
