Denpasar (ANTARA) - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bali dapat meningkatkan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara (JBM).
"Dengan menambah penyertaan modal ke Jamkrida, pasti sangat menguntungkan dari segi profit dan sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat," kata Pastika saat berkunjung ke PT JBM di Denpasar, Rabu.
Kunjungan Pastika terkait penyerapan aspirasi bertajuk Peran Jamkrida dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat itu diterima oleh Direktur Utama PT JBM I Ketut Widiana Karya beserta jajaran.
"Yang menggunakan dana itu (Jamkrida/JBM) 'kan rakyatnya, rakyat Bali, bukan rakyat siapa-siapa. Kalau makin besar modalnya, maka menjaminnya bisa lebih banyak lagi, sehingga masyarakat Bali bisa lebih sejahtera," ujar anggota Komite 2 DPD itu.
Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut mengatakan Jamkrida yang telah terbentuk sejak 2011 silam, tujuannya memang untuk membantu masyarakat yang kesulitan permodalan, namun tidak 'bankable' karena terkendala agunan.
Baca juga: Mangku Pastika: BIBD strategis dukung ketahanan pangan di Bali
"Hampir semua UMKM perlu modal, hanya saja seringkali mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank karena tidak ada yang menjamin. Jamkrida dibuat memang untuk memberikan jaminan, jadi supaya dimanfaatkan dengan optimal," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga mendorong Jamkrida untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan kehadiran Jamkrida Bali Mandara karena peluang untuk memberikan penjaminan masih cukup besar.
"Dengan modal yang ada sekarang, Jamkrida bisa melakukan penjaminan (gearing ratio) hingga 40 kali lipat dari aset. Sedangkan saat ini baru terpakai sekitar 18 kali," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Meskipun Jamkrida telah berhasil meraih berbagai penghargaan nasional dan perkembangan aset maupun penjaminan sudah sangat baik, Pastika mengharapkan agar jangan cepat berpuas diri dan tidak berhenti berinovasi untuk lebih maju dan mensejahterakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya menyampaikan saham PT Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp148,72 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,77 persen).
Sedangkan penyertaan modal Pemkab Karangasem (Rp1,825 miliar), Pemkab Bangli (Rp600 juta), Pemkab Gianyar (Rp2 miliar), Pemkot Denpasar (Rp500 juta), Pemkab Tabanan (Rp1,3 miliar), Pemkab Badung (Rp5 miliar), Pemkab Klungkung (Rp1 miliar), Pemkab Jembrana (Rp1 miliar) dan Pemkab Buleleng (Rp500 juta).
"Bapak Gubernur Bali sebelumnya menginformasikan pada 2023 akan menambah lagi penyertaan modal Rp15 miliar," ujar Widiana Karya.
Sedangkan untuk perkembangan aset yang dimiliki Jamkrida hingga saat ini sebesar Rp378,88 miliar lebih.
Baca juga: Mangku Pastika soroti kerusakan lingkungan Danau Batur
Sementara itu untuk besaran plafon penjaminan secara kumulatif dari awal berdiri hingga Juni 2022 sudah sebesar Rp32,58 triliun lebih, dengan nilai penjaminan sebesar Rp20,85 triliun.
Hingga saat ini UMKM atau nasabah yang sudah dijamin sebanyak 432.205. Yang paling banyak dijamin itu sektor perdagangan dengan plafon penjaminan hingga Rp6,3 triliun (nilai penjaminan Rp5,77 triliun).
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Hingga saat ini, mitra yang diajak bekerja sama sudah sebanyak 785. Selain menggandeng 53 cabang Bank BPD Bali, juga 119 BPR, 238 koperasi, 292 LPD, 41 Bumdes, juga dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Perusda, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan sejumlah agen penjaminan.
"Sesuai dengan tujuan awalnya, selama 11 tahun berdirinya Jamkrida, kami harapkan perannya agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kebutuhan hidup bisa terpenuhi, mereka tetap bisa sekolah dan mampu berobat," ujar Widiana Karya.
