Pemkab Badung percepat pembangunan infrastruktur guna atasi kemacetan

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastuktur di wilayahnya.

"Secara dokumen kami berencana melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar Badung Selatan dan pembangunan jaringan utilitas terpadu di kawasan wisata menggunakan sumber pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Senin.

Salah satu kegiatan KPBU yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan sudah diakomodir Kementerian Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yakni pembangunan Ring Road Badung Selatan.

"Pembangunan ini kami lakukan dalam rangka mengurangi kemacetan dan menambah aksesibilitas sehingga terwujud kawasan pariwisata yang aman nyaman serta kondusif," katanya.

Baca juga: Pemkab Badung jajaki kerja sama pembangunan infrastruktur digital untuk ASN

Selain itu, menurut Sekda Adi Arnawa industri pariwisata yang menjadi sektor utama di Badung juga memerlukan dukungan jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai dengan mendorong pembangunan utilitas terpadu bawah tanah untuk mengakomodir jaringan yang dimiliki oleh pihak provider telekomunikasi.

Pembangunan itu diharapkan dapat menumbuhkan industri pariwisata Badung yang berjalan linear dengan perkembangan teknologi informasi sangat masif saat ini.

"Kami memandang pembangunan utilitas terpadu di bawah tanah merupakan sesuatu yang urgent dan rencana ini juga sudah mendapatkan dukungan dari Bappenas dan pihak provider telekomunikasi," ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Badung dukung film pendek karya sineas muda

Namun seiring perkembangan pandemi COVID-19, Sekda Adi Arnawa menjelaskan bahwa kedua proyek KPBU dirancang tersebut tidak bisa berjalan sesuai rencana karena adanya kendala fiskal.

"Untuk itu mohon ke depan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa membantu kami dalam hal pengawasan agar kegiatan ini tidak keluar dari regulasi yang ada, karena di tengah kondisi fiskal saat ini kami tetap ingin mengakselerasi pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui skema KPBU," ujarnya.