Selain itu, dengan EBT merupakan langkah alternatif energi masa depan, sebab dari analisa para ahli penggunaan energi bersumber dari fosil lama kelamaan akan habis.
Oleh karena itu, pemerintah maupun instansi terkait terus melakukan terobosan mencari alternatif energi bersumber dari alam semesta, seperti penggunaan panel surya, turbin dari air terjun dan lainnya.
Terobosan yang saat ini sudah mulai disosialisasikan adalah penggunaan kendaraan listrik. Karena sumber yang memungkinkan dapat menghemat dari bahan bakar dari fosil adalah energi listrik. Oleh karena itulah PT PLN membuat terobosan untuk penggunaan energi listrik, seperti peralatan rumah tangga dengan daya listrik, termasuk kendaraan listrik.
General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali, Wayan Udayana mengatakan penggunaan energi alternatif atau EBT di Pulau Dewata nampaknya membuahkan hasil baik di tingkat masyarakat. Terutama dalam hal penghematan energi.
Ia mengatakan warga banyak menilai jika semakin tingginya arus pariwisata di Bali berpengaruh pula pada konsumsi listriknya karena industri maupun rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut tidaklah sejalan. Justru warga Pulau Dewata mampu menyelaraskan penggunaan listrik dan melakukan penghematan yang cukup signifikan.
Padahal jika dilihat rasio konsumsi listrik paling banyak didominasi oleh rumah tangga dengan persentase 82 persen. Selanjutnya disusul dengan bisnis yang menyumbang konsumsi sebesar 11 persen. Pada sektor layanan khusus penggunaannya mencapai tiga persen saja. Sedangkan untuk sektor sosial 2,6 persen, industri 0.08 persen dan pemerintahan 0.6 persen.
Menurunnya penggunaan dan konsumsi listrik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah semakin banyaknya sektor industri pariwisata yang mulai sadar akan isu lingkungan. Contohnya saja penggunaan lampu LED untuk penerangan dan panel surya sebagai penghasil energi listrik alternatif.
Bali Pelopor EBT
Mengenai penggunaan energi alternatif dan energi baru terbarukan, Bali bisa dibilang sebagai pelopor utama di Indonesia.
Anggapan tersebut bukanlah sekadar isapan jempol belaka, sebab di Bali penggunaan energi listrik dengan mengandalkan energi surya sudah berjalan dengan baik. Contohnya saja adalah masih beroperasinya PLTS Kayubihi yang ada di Kabupaten Bangli.
Selain Kayubihi ada PLTS lainnya di Bali seperti PLTS Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Akan tetapi PLTS Nusa Penida tidak lagi berfungsi dengan baik.
Jika dilihat dari lokasi wilayahnya, Bangli memiliki iklim yang sejuk. Rata-rata suhunya mencapai 25 derajat Celsius dan kelembabannya sekitar 85 persen. Logikanya, dengan suhu tersebut iklim di Bangli sinar matahari tidak begitu tinggi dibandingkan dengan kabupaten di Bali lainnya.
PLTS Kayubihi sendiri berada di atas lahan seluas dua hektare. Satu hektare lahan di sini dipasangi 500 panel surya dengan kekuatan masing-masing panel 200 watt. PLTS Kayubihi ini menggunakan sistem on grid, artinya daya yang diperoleh dari PLTS akan disalurkan ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Adanya energi panas yang diserap oleh panel surya tersebut dapat dikonversikan menjadi listrik oleh 50 inverter. Inverter inilah yang akan mengalirkan listrik untuk dikumpulkan dalam sebuah gardu distribusi dan gardu ini akan menyalurkannya kembali ke jaringan PLN. Dengan demikian, konsumsi listrik dari PLN yang digunakan oleh warga menjadi berkurang dan mampu menghemat pengeluaran.
Keberadaan PLTS Kayubihi dapat beroperasi dengan baik jika dibandingkan PLTS lainnya tidak lain adalah adanya dukungan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan. Pemerintah Bangli membentuk sebuah perusahaan daerah atau Perusda dalam mengelola PLTS Kayubihi dan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Skemanya adalah PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh PLTS Kayubihi ini.
Bangun SPBKLU
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyebutkan standardisasi juga menjadi langkah penting untuk dapat mengakselerasi konversi mobil konvensional ke mobil listrik contohnya standardisasi pada baterai dan alat pengisian daya (charger). Standardisasi ini menjadi langkah penting karena bisa menjadi acuan bagi produsen dalam negeri.
"Seperti colokan listrik, tiap negara memiliki bentuk yang berbeda, tetapi waktu masuk Indonesia bentuknya hanya satu saja," tutur Bob di acara Talkshow Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 bertajuk Platform Aggregator SPKLU dan SPBKLU di Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021, Rabu (24/11)
Di samping itu, kata dia, idealnya platform aggregator harus mampu memberikan efektivitas dan efisiensi secara total terhadap akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, program konversi energi ini tidak dapat segera terealisasi tanpa adanya dukungan pemerintah yang memerlukan akuntabilitas sebagai bukti pertanggungjawabannya, sehingga platform aggregator juga dapat menjadi alat kontrol bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan aggregator juga dapat difungsikan sebagai salah satu alat untuk mempertanggungjawabkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu aggregator harus kita buat terstandarisasi yang mengerucut menjadi satu, dan dipegang oleh negara. Karena ini kepentingan negara.
Saat ini, PLN sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang aktif, transaksi yang dilakukan dan jumlah energi yang telah dikonsumsi. Platform Charge.In ini siap menjadi platform aggregator untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam sambutannya ketika membuka IEMS 2021 menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memberi mandat mengenai percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Menurut dia Presiden RI ingin agar transisi dari penggunaan energi fosil dalam hal ini bahan bakar segera dilakukan menuju energi terbarukan.
"Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan keharusan dan tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, harus ada perencanaan terukur dan alur waktu jelas," kata Moeldoko.
Ia juga menambahkan, para pelaku usaha sektor ini juga harus bergerak cepat agar ekosistem kendaraan listrik bisa segera terwujud. "SPKLU harus berani maju, produsen juga maju, jangan saling tunggu. Kalau keduanya saling tunggu ya enggak akan jadi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengaku akan mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan kendaraan berbasis ICE di 45 kebun raya di bawah naungan BRIN. Diharapkan kebijakan tersebut dapat memunculkan captive market tersendiri untuk kendaraan listrik.
"Sehingga orang lebih familier dan pelaku bisnis terkait mobil listrik dapat tumbuh dan berkembang secara riil dalam jangka pendek," kata Tri Handoko.
