Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna menunjang program prioritas pembangunan.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan tim tersebut dibentuk untuk memperkuat eksistensi komitmen antar unsur instansi vertikal perbankan, asosiasi lembaga jasa keuangan dan komunitas jasa keuangan di Kota Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“TPAKD merupakan suatu forum kordinasi antar instansi dan stake holder untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Forum ini terdiri atas lembaga jasa keuangan, akademisi, komunitas BUMD dan perangkat daerah terkait,” kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya tim itu dapat mempermudah masyarakat dalam lingkup sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan akses layanan keuangan mulai tabungan kredit, asuransi dan fasilitas pembayaran serta transfer dilakukan secara digital.
Tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota (Kepwal) dengan memiliki susunan keanggotaan juga kelompok kerja di antaranya data dan informasi, kajian dan kebijakan, optimalisasi akses keuangan, riset dan pengembangan.
Oded mengatakan tim itu juga bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
“Juga untuk menciptakan terobosan dalam membuka akses keuangan yang produktif dan mendorong LJK (Lembaga Jasa Keuangan) untuk meningkatkan peran serta pembangunan ekonomi daerah,” kata Oded.
Selain itu, TP2DD menurutnya mendukung lahirnya lembaga tersebut sebagai upaya percapatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung Eric M Attauriq mengatakan tim itu dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan inklusi keuangan sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Tujuannya dapat memberikan kemudahan dalam akses keuangan bagi masyarakat merupakan komitmen semua elemen pembangunan khususnya dalam mengoptimalkan jasa layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau dan kemudahan akses secara digital,” katanya.
Iklusi keuangan, kata Eric, dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses kepada berbagai lembaga produk dan jasa keuangan hingga menjadi kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
“Akses dan produk dalam layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan warga. Mengingat sekarang ini telah menjadi kebutuhan,” kata Eric.
