Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali mencatat total realisasi belanja pemerintah pusat pada satuan kerja kementerian/lembaga yang ada di Pulau Dewata hingga triwulan III-2021 mencapai Rp7,6 triliun.
"Realisasi belanja pemerintah pusat yang Rp7,6 triliun itu sama dengan 64,7 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp11,71 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho di Denpasar, Rabu.
Kinerja tersebut, lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 60,78 persen dan tahun 2019 yang mencapai 62,55 persen.
Jumlah tersebut bahkan telah meningkat, karena berdasarkan data per 22 Oktober 2021, total realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp8,24 triliun atau 70,01 persen.
Teguh juga menyampaikan realisasi proyek-proyek prioritas nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 81 persen, bahkan beberapa telah mencapai 100 persen.
"Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa preservasi jalan/jembatan," ujarnya.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III-2021 telah berhasil mencapai Rp8,8 triliun atau 75,88 persen dari alokasi yang disediakan.
Capaian ini, kata Teguh, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2020, terutama karena masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 33,95 persen. Namun sampai 22 Oktober 2021, DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp533,8 miliar atau 55,7 persen.
Sementara itu, realisasi total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III-2021 telah mencapai Rp6,85 triliun dari target sebesar Rp11,92 triliun atau terealisasi 57,48 persen.
Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 68,27 persen dan 70,29 persen. Penurunan terjadi pada hampir seluruh elemen pendapatan negara.
Total penerimaan pemerintah pusat bahkan telah mencapai Rp7,46 triliun atau 62,5 persen pada 22 Oktober 2021.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," ucap Teguh.
Untuk itu, menurut dia, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
