Banyak CSR Tak Tepat Sasaran

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menganggap realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) banyak yang meleset dari sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    
"Hampir semua perusahaan memang sudah menjalankan program CSR, tapi banyak yang tidak tepat sasaran," kata Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Bali, I Gusti Made Bagiadi, di Denpasar, Jumat.
    
Ia mencontohkan realisasi CSR di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Sebuah perusahaan menghibahkan beberapa ekor sapi kepada masyarakat. Namun, sapi itu tidak bisa berkembang lantaran penerima manfaat tinggal di daerah gersang dan tidak tersedia rumput.
    
Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Sebuah perusahaan menyalurkan dana CSR-nya dalam bentuk sapi yang diberikan kepada masyarakat di desa yang kekurangan air.
    
"Seharusnya dalam merealisasikan program CSR, perusahaan harus memahami kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya, atas kemauan perusahaan," katanya dalam acara Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Kemitraan Dunia Usaha itu.
    
Bagiadi menganggap perusahaan masih banyak yang salah dalam memahami konsep CSR sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    
"Dari sudut pandang manajemen, CSR dapat dipahami sebagai salah satu bentuk strategi sosial. Oleh karena itu, CSR bukan 'social cost' seperti masih dipahami pelaku usaha, melainkan CSR adalah salah satu bentuk 'social investment'. Melalui CSR, perusahaan dapat memperoleh manfaat, setidak-tidaknya citra perusahaan akan terangkat," katanya.
    
Dalam kesempatan itu, Bagiadi juga menyampaikan rendahnya partisipasi perusahaan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
    
Menurut dia, sampai saat ini perusahaan swasta dan BUMN yang beroperasi di Bali baru mengerjakan perbaikan 510 unit rumah tidak layak huni milik keluarga miskin.
    
Sementara itu, Pemprov Bali telah menyelesaikan perbaikan sekitar 5.000 unit rumah tidak layak huni dari target yang ditetapkan sebanyak 15 ribu unit rumah keluarga miskin.(M038/T007)