Bupati Karangasem ajak sukseskan PK21 dari BKKBN Bali

Denpasar (ANTARA) - Bupati Karangasem Gede Dana mengajak masyarakat untuk menyukseskan Penguatan
Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan BKKBN dengan dukungan Komisi IX DPR-RI di Balai Banjar Desa Kerta Mandala, Kecamatan Abang, Karangasem, Jumat.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan menggandeng mitra-mitra kerjanya, untuk memberikan penguatan terkait program nasional dari pemerintah yakni PK21.

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, melakukan sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dan kelompok sasaran Bangga Kencana dengan menggandeng mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI, I Ketut Kariyasa.

PK21 sendiri telah dilaksanakan mulai awal April hingga 31 Mei 2021. Acara diikuti 50 orang peserta dari masyarakat setempat. Peserta yang hadir juga mendapatkan 100 paket sembako dan 25 makanan pendamping (PMT Ibu Hamil).

Baca juga: BKKBN: Data kesehatan balita itu penting dalam program Pendataan Keluarga

Dalam kesempatan itu, Bupati Gede Dana mengatakan jika data dari PK21 ini sangat penting untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di masyarakat.

Gede Dana juga mengimbau jika masyarakat Karangasem, khususnya, bisa menghubungi kader setempat jika merasa belum didata.

”Mari kita ikut mendukung kesuksesan PK 2021 di Karangasem, dengan memberikan data secara jujur. PK 2021 dimulai 1 April. Masih ada waktu sampai 31 Mei, ayo sukseskan hingga memberikan nilai-nilai positif dalam pembangunan kependudukan," ucap Gede Dana.

Bupati Gede Dana menyebutkan data "stunting" 3  tahun terakhir di Kabupaten Karangasem telah mengalami penurunan. Pada tahun 2018, data "stunting" 26,23 persen telah turun menjadi 11,88 persen. Tahun 2021, Bupati Gede Dana menargetkan penurunan stunting  di Kabupaten Karangasem sebanyak 18,1 persen.

Baca juga: BKKBN: Pendataan Keluarga juga cegah stunting di Bali

Untuk mencapai target ini, Pemerintah Daerah mensosialisasikan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 kepada masyarakat salah satunya melalui pemasangan Baliho , Spanduk dan merekrut kader pendata sebanyak 1004 orang kader. Seluruh kader ini akan mendata sebanyak 152.508 KK target sasaran, diutamakan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) di Kabupaten Karangasem.

Bupati Gede Dana mengatakan, kader yang telah terlatih ini menggunakan metode “ Sensus” dengan proses pengumpulan dan pengolahan data  menggunakan Formulir dan Smartphon. Ternyata, penerapan metode smartphone ternyata lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan Formulir. Ini menunjukkan kader pendata di Kabupaten Karangasem sudah cukup Familiar dengan IT. Data terakhir yang masih dari target 152.508 KK sudah masuk 31.155 KK ( 20,43 persen ) per 6 Mei 2021.

Sementara, Ketut Kariyasa memberikan banyak informasi terkait pencegahan stunting baik Indonesia dan di Bali, karena pada tahun ini BKKBN diberikan amanah oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Penanggung Jawab pencegahan stunting di Indonesia. Target penurunan angka stunting sendiri yakni sebesar 14 persen sampai dengan 2024, sementara angka stunting di Indonesia sendiri masih diatas 27 persen.

Kariyasa berharap, Pendataan Keluarga yang akan dilakukan serentak 1 April hingga 31 Mei 2021 ini dapat menjadi momentum validasi data agar program pemerintah tepat sasaran. “Data keluarga memang terlihat sepele, namun tanpa disadari, data itu sebagai landasan bagi pemerintah menelurkan kebijakan,” katanya.

Baca juga: BKKBN Bali kerahkan 7.437 kader pendataan keluarga 2021

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus Putra Proklamasi mengatakan masyarakat harus siap dan menerima dengan baik para petugas (kader pendata) dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta menyiapkan data yang diperlukan. Agus juga meminta keluarga yang menjawab pertanyaan kader pendata adalah yang benar-benar menguasai kondisi masing-masing anggota keluarganya. Sebab, pendataan keluarga ini tidak sekadar mencatat jumlah anggota keluarga, tetapi lebih dari itu. Pemerintah ingin mendapatkan data tentang kondisi kesehatan balita di seluruh Indonesia.

Ia juga menambahkan, meskipun Bali tergolong daerah maju dibandingkan daerah lain di Indonesia, intervensi-intervensi pembangunan kependudukan terutama di luar Denpasar dan Badung masih perlu dilakukan.“Sosialisai ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, data kependudukan lima tahun lalu sebenarnya sudah valid. Sesuai ketentuan, ‘up date’ data dilakukan lima tahun sekali untuk mengetahui perkembangan terbaru gambar penduduk se-Indonesia. “Tidak ada alasan takut memberikan data ke petugas kami. Mengingat saat ini sedang pandemi, jika takut tertular virus, keluarga sasaran bisa mengisi data lewat smartphone,” katanya.(*)