"Pendataan keluarga ini tidak sekedar mencatat jumlah anggota keluarga, tetapi lebih dari itu pemerintah ingin mendapatkan data tentang kondisi kesehatan balita di seluruh Indonesia guna mencegah stunting," kata Ari Dwikora Tono dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia mengatakan bahwa masyarakat harus siap dan menerima dengan baik para petugas (kader pendata) dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta menyiapkan data yang diperlukan.
Dwikora juga meminta keluarga yang menjawab pertanyaan kader pendata adalah yang benar-benar menguasai kondisi masing-masing anggota keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data keluarga yang sebenarnya.
“Bagi keluarga yang terdapat balita akan diberikan buku panduan kesehatan untuk ibu dan anak. Karena target pemerintah adalah mencegah stunting yang angkanya masih cukup tinggi. Oleh karena itu, saya minta yang menjawab pertanyaan kader adalah keluarga yang benar-benar memahami kondisi setiap anggota keluarganya," kata Dwikora.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus Putro Proklamasi menjelaskan meskipun Bali tergolong daerah maju dibandingkan daerah lain di Indonesia, masih diperlukan intervensi-intervensi pembangunan kependudukan terutama di luar Denpasar dan Badung. Untuk itu, sosialisasi program Pendataan Keluarga penting dilakukan.
Dikatakannya pada data kependudukan lima tahun lalu sebenarnya sudah valid. Namun, sesuai ketentuan, update data dilakukan lima tahun sekali untuk mengetahui perkembangan terbaru gambar penduduk se-Indonesia.
"Tidak ada alasan takut memberikan data ke petugas kami. Mengingat saat ini sedang pandemi, jika takut tertular virus, keluarga sasaran bisa mengisi data lewat smartphone," kata Agus Proklamasi.
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menambahkan saat ini data kependudukan terlihat masih berantakan, sehingga menyebabkan program pemerintah kurang tepat sasaran, misalnya saat pencairan dana bantuan sosial.
"Banyak masyarakat yang iri karena penerimanya orang itu-itu saja, kadang juga tergolong mampu. Sementara yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan. Data keluarga memang terlihat sepele, namun tanpa disadari data itu sebagai landasan bagi pemerintah menelurkan kebijakan," ucapnya.
Sebelumnya, telah dilakukan sosialisasi terkait program Pendataan Keluarga Desa Tamblang, Kubutambahan, Buleleng dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana tahun 2021.
Kepala Desa Tamblang I Made Diarsa meminta agar seluruh masyarakat memberikan data yang sebenar-benarnya kepada para kader pendata.
Data 2018 menunjukkan jumlah penduduk di Desa Tamblang, laki-laki 3.420 jiwa, perempuan 3.428 jiwa, jumlah seluruhnya 6.848 jiwa atau 2.067 KK. Jumlah inilah yang termasuk keluarga sasaran untuk didata tahun ini.
